 Wacana untuk membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datangnya dari Politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Henri Yosodiningrat, yang juga anggota DPR RI duduk didalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR RI, mendapat tantangan dari Presiden Jokowi.
      Kader PDIP itu sebelumnya mengatakan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus Hak Angket KPK, ada banyak hal di tubuh KPK yang harus dibenahi, dan untuk membenahi semua itu diperlukan waktu yang cukup lama. Maka jika perlu untuk sementara KPK di stop dulu, kembalikan wewenang memberantas korupsi kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
      Beberapa jam setelah keluarnya penyataan yang disampaikan oleh Henry Yosodiningrat, media social dan media online pun diramaikan dengan berbagai pendapat dan keritikan terhadap kader PDIP itu.
      Banyak pendapat yang muncul mengatakan, apa yang dikatakan oleh politisi PDIP itu, adalah suara partai. Hery Yosodinigrat tentu telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
      Banyaknya serangan yang ditujukan kepada PDIP, membuat pimpinan Partai Politik yang berbasis wong cilik itu, terpaksa melakukan klaripikasi atas ucapan Henry Yosodinigrat.  Melalui Sekretaris Jendral (Sekjend) PDIP Harto Kristiyanto meralat pernyataan yang disampaikan oleh kader PDIP itu. Menurut Harto Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan Partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK didalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
      Apa yang disampaikan oleh Sekjend PDIP tersebut, tidak serta merta membuat public percaya begitu saja, karena pada awalnya, kemunculan untuk membubarkan KPK datangnya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri beberapa tahun yang lalu. Kini wacana tersebut muncul kembali dari kader PDIP pula, sehingga membuat masyarakat bertanya tanya, apa sih keuntungan PDIP, jika KPK dibubarkan, apakah ada kaitannya dengan Kasus BLBI ketika Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden. Mungkin boleh jadi.
      Banyaknya keritikan yang disampaikan kepada PDIP, akhirnya Presiden Jokowi angkat bicara tentang adanya usulan untuk melakukan pembekuan terhadap KPK, yang datangnya dari politisi PDIP.
      Jokowi menegaskan, sebagai lembaga yang diberi amanat undang undang untuk melakukan pemberantasan korupsi peran KPK harus diperkuat. " Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah, oleh sebab itu, kita harus sama sama menjaga KPK.
      Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersipat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Sihingga tidak heran jika lembaga anti rasuah tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat.
      KPK sebagai sebuah intitusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya, harus kita perkuat, harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, oleh sebab itu harus kita berantas, harus kita lawan yang namanya korupsi "  (Kompas.com, 11/9/2017).
