Menimbang Meminang Jabatan Walikota T.Balai

[caption id="attachment_378180" align="aligncenter" width="133" caption="Walikota/Wakil Walikota T.Balai Incamben/Fhoto Waj"][/caption]

Sebagaimana biasanya menjelang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wali­kota untuk Kabupaten dan Kota banyak nama nama vigur  Bakal Calon (Balon) mun­cul kepermukaan, walaupun hanya sekedar untuk memperkenalkan dirinya akan ikut mencalonkan atau di calonkan sebagai Balon Kepala Daerah.

Berbagai taktik dan daya upaya dilakukan agar masyarakat mengetahui kalau dirinya merupakan salah satu dari sekian banyak Balon yang mengikuti proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada yang memakai Organisasi Masyarakat (Ormas) dan ada juga yang memakai Organisasi Kepemudaan (OKP) tertentu, Serta menggunakan jasa Partai Politik yang akan mengusungnya, sang Balon minta agar namanya di gadang gadangkan sebagai Balon Kepala Daerah.

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang akan melaksanakan Pilkada, Juni 2015, walaupun waktunya masih lama ada sekitar tujuh bulan lagi, akan tetapi sudah banyak nama-nama Balon yang bermunculan keper­mukaan untuk dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Balon Walikota Tanjungbalai priode 2015 – 2020.

Mulai dari nama Walikota dan Wakil Walikota incamben, sampai kepada kalangan Birokrasi berpangkat Naga Bonar yang akan memasuki masa pensiun dan para tokoh masyarakat, serta kalangan akademis, dan tidak kalah pentingnya para kontraktor yang kini duduk di lembaga Legislatif di gadang gadang untuk maju menjadi Balon Walikota Tanjungbalai.

Masyarakat kota Tanjungbalai tentu tidak ingin menjadi sibuta yang kehilangan tongkatnya kedua kali. Setelah pasangan Walikota dan Wakil Walikota DR.H.Tham­rin Munthe – Rolel Harahap SE yang dipilih langsung oleh masyarakat Tanjungbalai pada Pilkada 2010 gagal untuk membangun kota Tanjungbalai ke arah yang lebih baik dan cemerlang, terlebih gagal untuk membawa masyarakat kota Tanjungbalai kepada kehidupan yang lebih layak dan bermartabat.

Kepemimpinan Thamrin – Rolel tidak memberikan arti apa apa terhadap masyara­kat kota Tanjungbalai, malah yang muncul adanya rasa penyesalan yang berkepanja­ngan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal memenej organisasi Birokrasi Pemerin­tahan Thamrin – Rolel juga dinilai gagal total.

Pemutasian pejabat di lingkungan Peme­rintahan Thamrin – Rolel yang dilakukan tiga bulan sekali bukan memberikan penyegaran di lingkungan organisasi Birokrasi itu, akan tetapi malah menjadi penghambat lajunya pembangunan di kota Tanjungbalai, karena program-program pembangunan yang telah terencana  secara struktur dengan baik men­jadi mandek akibat sering terjadi bong­kar pasang di lingkungan Satuan Kerja Pe­rangkat Daerah (SKPD) di jajaran pemerin­tahan yang dipimpin oleh Thamrin – Rolel.

Pada hal tujuan sebenarnya dari pemu­tasian adalah untuk penyegaran di lingku­ngan organisasi Birokrasi, menambah sema­ngat kerja untuk meningkatkan kinerja karena sudah merasa bosan dengan posisi tugas yang di tempati. Akan tetapi pemuta­sian yang dilakukan oleh Walikota Tan­jungbalai tiga bulan sekali menjadi momok para Birokrasi dan bermuara kepada mele­mahnya semangat kerja.

Kemungkinan ada sisi keuntungan lain yang di dapatkan oleh Walikota Tanjung­balai dengan melakukan mutasi tiga bulan sekali itu, apa lagi disebut-sebut untuk men­du­duki satu jabatan di eselon III dan II harus menyediakan pulus puluhan sampai ratusan juta. Sehingga sang Walikota kerab melaku­kan pemutasian di lingkungan kerjanya.

Calon Yang Kridibel:

Harapan masyarakat kota Tanjungbalai untuk memilih pemimpinnya yang benar-benar memiliki kredibel, integritas dan komitmen yang jelas untuk membangun kota Tanjungbalai, serta mempunyai kepedulian terhadap prekonomian masyarakat Tanjung­balai, kini telah terlimpahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejak disyahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dipilih oleh DPRD menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI, maka suara rakyat adalah suara Tuhan tidak lagi menjadi hak rakyat, tapi melainkan hak anggota DPRD yang nota bene juga di pilih oleh rakyat.

Walaupun dalam Pilkada tidak ada aturan yang tertulis mengenai hal menimbang dan meminang, akan tetapi setiap balon/calon kepala daerah yang akan maju ke arena Pilkada, tak terlepas dari mekanisme menimbang dan meminang ini.

Seorang calon yang akan maju ke Pilkada haruslah terlebih dahulu menimbang untuk mengukur diri apakah layak atau tidak untuk turut bertarung di Pilkada. Dan lebih kompleknya lagi kalau terpilih apakah dia mampu untuk memimpin satu daerah yang tidak sama memimpin suatu organisasi.

Sipengusung juga harus mempertim­bangkan apakah yang diusungnya/dicalon­kannya adalah orang-orang yang memiliki kredibel, integritas dan punya visi misi yang jelas dalam membangun kota Tanjungbalai.

Sudah banyak terjadi Kepala Daerah yang terpilih bukan dari kalangan Birokrasi, ketika memberikan wejangan kepada bawahannya, bukannya membuat para bawahannya merasa segan dan hormat, malah dia menjadi lelucon dan cemohan bawahannya.

Kemudian pertimbangan finansial, ini yang paling penting. Hanya bual belaka yang mengatakan bahwa Pilkada tanpa Money Politik (Politik Uang), sekalipun nantinya Pilkada itu di lakukan oleh DPRD. Jangan sampai terjadi, sudahlah kalah, harta terkuras, hutang melilit pinggang, akhirnya prustasi/stress.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hal meminang. Seorang Calon Kepala Daerah haruslah pandai pandai meminang wakilnya. Sudah banyak terjadi di Sumut ini, setelah menang Pilkada hubungan Kepala Daerah dengan Wakilnya tidak lagi harmo­nis, pada hal usia jabatan yang mereka emban baru sepenggal jalan. Banyak Wakil Kepala daerah yang merasa bahwa dirinya laksana ban serap. Jika diperlukan baru dipakai.

Meminang tidak saja dilakukan oleh calon Kepala Daerah kepada Wakilnya, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah meminang Partai Politik (Parpol) sebagai sampan untuk mengan­tarkannya sebagai calon Kepala Daerah.

Dalam hal melakukan pinangan terhadap Parpol ini, tak jarang terjadi tawar menawar, yang ujung-ujungnya tak lebih dari pulus. Jika pulus minus bisa-bisa pinangan di tolak. Makanya seorang calon Kepala Daerah harus arif dalam menimbang dan piawai dalam meminang, kalau tak hendak celaka badan.

Tanjungbalai Maju Tahun 2020 :

Walikota dan Wakil Walikota Tanjung­balai priode 2015 -2020 memiliki tugas yang sangat berat, karena mereka akan menjadi penentu Tanjungbalai tinggal landas seperti apa yang pernah dicanangkan oleh Walikota Tanjungbalai terdahulu Dr.H.Sutrisno Hadi SpoG (Alm)  bersama masyarakat Tanjung­balai, Tanjungbalai maju tahun 2020.

Mengingat tugas berat dan tantangannya kedepan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Tanjungbalai untuk menjadikan Tanjungbalai maju tahun 2020, di sinilah diperlukan pertimbangan seorang calon

Kepala Daerah kota Tanjungbalai yang akan mengikuti pertarungan Pilkada kota Tanjungbalai yang sudah di ambang pintu.

Berapapun nanti jumlah pasangan calon yang berhak maju pada Pilkada kota Tanjungbalai, dan siapapun nanti­nya yang akan memenangkan pelaksa­naan Pilkada kota Tanjungbalai itu, hen­daklah menjadi pemimpin yang ama­nah dan istiqomah, jangan terbersit di hati ada niat untuk mengembalikan modal yang telah keluar dalam Pilkada, apa lagi memupuk harta kekayaan dan mem­bangun dinasti seperti yang di­lakukan oleh Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosiyah. Karena hal itu akan sengsarakan masyarakat.

Walau tidak bisa seperti apa yang di lakukan oleh Ayatullah Komeini, ketika meninggal dunia hanya mewariskan sehelai sajadah, bak kata orang Tan­jung­balai “ Pinomatlah “  ada kese­nergian antara perkataan dan perbuatan sewaktu mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan sesudah menjadi Kepala Daerah dalam mewujudkan Tanjungbalai maju tahun 2020. Semoga !***