Oleh: Endah Dewi W., Elvara Mella A., Eka Jauharotun N., Wiseto Jiati, dan Muhammad Farid M.
(Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Negeri Surabaya)
Pemimpin adalah sosok yang inspiratif yang menjalankan proses kepemimpinan dengan penuh dedikasi. Kepemimpinan selalu terkait erat dengan gaya kepemimpinan. Setiap individu, kelompok, atau negara mungkin mengadopsi gaya yang berbeda-beda dalam memimpin. Gaya kepemimpinan adalah cara unik seorang pemimpin untuk memberikan pengaruh kepada masyarakatnya. Salah satu yang sangat dihargai adalah gaya kepemimpinan demokratis, di mana kemampuan untuk mempengaruhi orang lain demi kerjasama optimal menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Dengan pendekatan ini, baik pimpinan maupun anggota kelompok aktif berpartisipasi dalam menentukan berbagai kegiatan, menciptakan harmoni dan sinergi luar biasa menuju keberhasilan bersama
Good governance dan kepemimpinan demokrasi merupakan dua pilar fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif, efektif dan kolaboratif. Penerapan kedua prinsip ini secara sinergis dapat mengantarkan transformasi menuju pemerintahan yang adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah wujud nyata dari pemerintahan yang baik, di mana masyarakat itu memiliki kesempatan emas untuk bisa berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan. Good governance menghargai seberapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan kolaboratif. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui kebijakan dan tindakan pemimpin yang berbasis demokrasi berperan sangat penting dalam hal nya memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan lingkungan yang semakin kondusif bagi masyarakat. Penerapan ini meliputi banyak hal, dari kejelasan dan tanggung jawab dalam pengelolaan uang dan kebijakan, hingga perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak macamnya. Mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan sampai menjaga ketertiban juga masuk di dalamnya.
Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik membawa banyak manfaat, termasuk juga dalam pengurangan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mendorong adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan dapat memberi dampak positif besar. Dengan adanya keterbukaan ini, proses pembuatan kebijakan itu sendiri menjadi lebih jelas dan dipahami oleh masyarakat, sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi pun berkurang secara signifikan.
Penerapan prinsip good governance dan kepemimpinan demokrasi ini secara sinergis dapat mengantarkan transformasi menuju pemerintahan yang adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa poin yang harus dilaksanakan, seperti :
1. Akuntabilitas dan Transparansi dari pihak pemerintah : menerapkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan, kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan diambil demi kebaikan kolektif, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan : Mendorong independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan membawa harapan besar untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih berfokus pada kepentingan bersama tanpa campur tangan dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Menjaga Integritas : pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang penuh peluang untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan sosial inklusif. Dalam hal ini setiap warga negara akan merasa dihargai dan diakui suaranya dalam proses pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka secara positif
Penting untuk dipahami bahwa praktik Good Governance dan peran kepemimpinan yang kuat dapat menjadi kunci dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif. Dengan ini, kita dapat meningkatkan kualitas pemerintahan di berbagai tingkatan secara signifikan.
