[caption caption="Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (tengah) bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian (kiri), dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana (kanan). (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)"][/caption]Saat ini masalah penertiban Kalijodo sedang ramai diperbincangkan. Bahkan ada pihak yang menganggap tindakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membereskan Kalijodo – mengembalikan wilayah tersebut ke fungsi semula, yaitu ruang terbuka hijau, bertujuan politis. Â
Pengalihan Isu
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) mengatakan upaya penertiban Kalijodo merupakan pengalihan isu – lantaran Ahok sedang terkait masalah pembelian lahan RS Sumber Waras. Padahal Ahok sudah menjelaskan masalah pembelian lahan tersebut sebelumnya telah dibahas dan disetujui DPRD. Pembelian lahan tersebut tercantum di KUA-PPAS 2014 perubahan yang ditandatangani empat pimpinan DPRD 2009-2014: Ferrial Sofyan, Triwisaksana, Boy Bernadi Sadikin, dan Abraham Lunggana. Kalau memang pembelian lahan tersebut sejak awal bermasalah, mengapa Lulung ikut tanda tangan?
Ada atau tidak ada masalah pembelian lahan RS Sumber Waras, wilayah Kalijodo memang harus ditertibkan karena telah mengokupasi lahan negara yang diperuntukkan untuk jalur hijau. Penertiban Kalijodo sesuai dengan program Pemprov DKI, sama seperti penertiban terhadap Kampung Pulo, Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan lain-lain. Penataan Kalijodo merupakan bagian dari penataan daerah aliran Sungai Ciliwung dan pengembangan RTH yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemda (RKPD) DKI Jakarta 2016.
Kampanye Pilkada 2017
Dalam salah satu wawancara di TV swasta nasional, kuasa hukum warga Kalijodo Razman Arif Nasution menyatakan apa yang dilakukan Ahok diduga ada kaitannya dengan pilkada 2017. Hal senada juga dikatakan oleh anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, "Kalau (penertiban Kalijodo) diselesaikan beberapa tahun yang lalu pasti tidak akan menimbulkan tafsir atau bagian dari kampanye karena memang seharusnya hal-hal semacam ini diselesaikan lebih awal."
Ahok menjelaskan kalau rencana itu sudah disusun sejak tahun 2014, namun Pemprov DKI masih disibukkan dengan penataan Waduk Pluit. Ahok sendiri bukan orang yang suka menunda-nunda apa yang harus dikerjakan. Beberapa kali dia mengganti pejabat pemprov DKI setingkat Kepala Dinas karena dianggap bekerja terlalu lamban sedangkan permasalahan yang ada di Jakarta membutuhkan penanganan yang cepat.
Selain itu, ada baiknya bagi warga Kalijodo melihat apa yang telah dilakukan Pemprov DKI terhadap Kampung Pulo, Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan lain-lain, serta apa yang didapatkan warga setempat pasca penertiban di wilayah tersebut sehingga proses penertiban Kalijodo bisa berlangsung lebih lancar dan kondusif.
Hal ini terbukti dengan banyaknya warga Kalijodo yang mulai membongkar sendiri bangunan mereka, mendaftar untuk direlokasi ke rusun, serta (para penghuni Kalijodo lainnya yang bukan warga setempat) meninggalkan tempat tersebut. Mereka berbuat demikian tentunya setelah melihat sikap Pemprov DKI yang tegas.
Apa yang dilakukan Ahok terkait penertiban Kalijodo belum bisa dianggap sebagai ‘kampanye’ untuk pilkada 2017 nanti. Warga DKI Jakarta tidak akan memilih Ahok semata-mata hanya karena Ahok melakukan penertiban Kalijodo. Masalah banjir dan kemacetan lebih menjadi pertimbangan para pemilih. Jika saat ini survei menunjukkan tingkat keterpilihan Ahok masih yang tertinggi, itu semata-mata karena Ahok banyak melakukan tindakan untuk mengantisipasi banjir, seperti: normalisasi dan membersihkan sungai-sungai di Jakarta, mengatasi permasalahan sampah, saluran air di berbagai wilayah Jakarta, dan sebagainya. Apa yang telah dikerjakan Pemprov DKI ternyata berhasil mengurangi secara signifikan wilayah tergenang (banjir) di ibukota. Kampung Pulo yang dahulu tergenang hingga berhari-hari, kini hanya dalam hitungan jam genangan di wilayah tersebut sudah surut – tinggi genangan pun jauh lebih rendah dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Selain itu salah satu wilayah yang kerap mengalami banjir, Grogol dan sekitarnya, sekarang sudah bisa dikatakan bebas banjir.
Bagaimana Jika Kalijodo Tidak Ditertibkan?