TNI dan Pilkada di Kepulauan Riau

Beberapa hari sebelum pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kepri, khususnya di Kota Batam, terdengar terjadi ketegangan yang meningkat antara Tim Sukses masing-masing. Untuk tingkat kota tidak terlalu terasa, sangat berbeda dengan pilkada di tingkat provinsi. Ini dapat dimaklumi, karena untuk tingkat kota, orang dapat dengan mudah menebak siapa yang akan jadi pemenang. Berbeda dengan pilkada di tingkat provinsi, orang sukar menebak siapa akan memenangkan pilkada, karena memang posisinya agak seimbang.

Ketegangan mulai muncul, ketika calon pilkada nomor 1 SAH, memprotes hilangnya 50 ribu DPT di KPUD Kota Batam. Pendukung mereka mendemo besar-besarn kantor KPUD Kota Batam. Ini sebenarnya membuka rahasia mereka sendiri, masyarakat awam jadi tahu, kenapa pihak calon Nomor tahu, bahwa 50 ribu DPT adalah pemilih yang pro mereka. Ada apa? Jangan-jangan ini adalah hasil rekayasa mereka.

Dengan kata lain ini adalah salah satu bentuk kecurangan mereka. Mungkin ini juga sudah menjadi modus operandi mereka selama ini, termasuk pada pileg-pileg sebelumnya, untuk orang-orang yang dekat dengan mereka. Ini membuka mata masyarakat, pihak calon pasangan Nomor 1, dan juga tentunya aparat kepolisian dan TNI.

Sudah menjadi rahasia umum, salah satu calon pasangan pilkada provinsi dekat dengan para mafia. Ini dapat dimaklumi, mengingat mereka sebelumnya adalah bos salah satu bisnis judi terbesar di Batam. Demikian juga beliau di kenal dekat dengan para pengusaha yang menguasai jaringan sembakau di Batam, para pengusaha yang diskoteknya tempat beredar narkoba, pengusaha yang rajin membeli sampai ratusan milyar di Kepri, diduga uang ini masuk dari luar, mengingat penghasilan pengusaha tersebut tidak sesuai dengan pembelian yang dilakukan pada beberapa tahun terakhir.

Dengan latar belakang ini, beberapa pihak, terutama aparat keamanan, mencium akan ada indikasi kecurangan dalam pilkada ini. Terutama kecurangan money politic. Ini tentu akan rawan terjadi keributan dan membuat keamanan tidak kondusif. Apalagi calon pasangan ini didukung oleh suku yang dominan di Kepri. Pihak calon pasangan Nomor 1 dominan didukung olah orang Melayu, suku asli di Kepri, dan populasinya paling banyak di Kepri. Demikian juga Pihak Nomor 2 dominan didukung oleh orang Jawa, suku pendatang di Kepri, dan populasinya kedua paling banyak di Kepri. Bila terjadi kecurangan, maka hampir pasti akan terjadi keributan.

Intelejen aparat kepolisian dan TNI tentunya telah mencium hal ini. Untuk menghindari hal ini terjadi, lebih baik dicegah sebelum terjadi. Karena lebih mudah mencegah terjadinya kebakaran, daripada memperbaiki yang sudah terbakar. Kalau aparat keamanan dapat mencegah kecurangan,  besar kemungkinan keributan dapat dicegah. Untuk itu perlu aparat keamanan turun dengan senjata lengkap, untuk memberikan shock teraphy kepada mereka yang berniat mencoba melakukan kecurangan.

Usaha ini sukses, pemilu berlangsung lancar dan aman. Tidak terdengar terjadi kecurangan dan kerusuhan. Pemilih dapat dengan bebas dan santai pergi ke TPS dan kembali tanpa ada rasa kuatir. Demikian juga dengan perhitungan dan rapat pleno di PPK dan KPUD di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi. Semuanya berjalan tertib dan lancar.

Masyarakat mengapresiasi, ini dapat dilihat pada pemberitaan di koran-koran lokal dan media sosial di Kepri, yang mengapresiasi usaha aparat keamanan, Polri dan TNI, yang telah membuat Pilkada serentak di Kepri berjalan dengan aman dan damai. Perkara pihak yang kalah tidak terima, itu persoalan lain. Ini hanyalah salah satu usaha, siapa tahu masih bisa menganulir kekalahan ini. Bila pemilu telah berjalan dengan baik, bebas dan rahasia, lancar dan aman, tanpa kecurangan berarti. Hanya inilah satu-satunya peluang yang masih tersisa. Tetapi, pertanyaannya akankah ini diakomodir? Tentunya orang yang punya akal sehat dan demokrasi tahu akan jawabannya.