Gangguan aliran listrik atau pemadaman secara bersamaan di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu pada Selasa, 4 Juni 2024 telah menuai banyak reaksi di masyarakat.
Pasalnya pemadaman besar-besaran ini dirasakan cukup lama, bahkan di Sumatera Barat telah berjalan selama lebih dari 24 jam. Tentu hal ini sangat mengganggu masyarakat yang telah bergantung pada listrik siang malamnya. Keluhan pun ramai diutarakan.
Manager Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Yenti Elfina dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa pemadaman ini terjadi akibat adanya gangguan pada jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275kV
Linggau-Lahat. Sistem transmisi ini merupakan jaringan interkoneksi yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera.
Walaupun perbaikan telah dilakukan secara bertahap, respon pemerintah yang seakan belum mengambil tindakan terkait permasalahan serius ini harus dipertanyakan. Apalagi jika dibandingkan dengan tindakan pemerintah pusat saat Pulau Jawa mengalami kejadian serupa. Terlihat perbedaan signifikan pada respon yang diberikan.
Kembali ke tahun 2019 silam saat wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah mengalami pemadaman listrik secara bersamaan yang berdampak pada 21 juta pelanggan.Â
Saat itu Presiden Jokowi mendatangi kantor pusat PLN dan memberikan teguran keras
kepada Plt Direktur Utama PLN yang saat itu menjabat, Sripeni Inten Cahyani. Kemarahan ini memang masuk akal, mengingat kejadian blackout ini menyebabkan kelumpuhan di sebagian besar wilayah Pulau Jawa.
Namun, respon yang diharapkan tidak tampak dilakukan saat Pulau Sumatera juga mengalami pemadaman besar-besaran. Padahal masyarakat mengalami kesulitan saat melakukan aktivitas tanpa listrik. Malam hari dilalui dengan penerangan seadanya dari lilin atau senter. Sinyal internet pun tidak ada.
Perlakuan tidak adil yang diperlihatkan jelas memantik kemarahan warga Sumatera karena Presiden Jokowi belum juga buka suara terkait permasalahan serius di daerah mereka. Hal yang wajar sebenarnya apabila masyarakat kecewa karena tidak ditanggapi secara
sungguh-sungguh. Bahkan ada yang beranggapan bahwa respon tidak memuaskan ini terjadi karena bukan Pulau Jawa yang mengalami masalah.
Banyaknya kritik akibat pemadaman listrik massal ini seharusnya dijadikan refleksi oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan di setiap wilayah di Indonesia secara optimal tanpa dibeda-bedakan. Agar tidak ada lagi anggapan bahwa wilayahnya dijadikan "anak tiri" karena perlakuan yang tidak memuaskan.
Mengingat kejadian ini bukan yang pertama kalinya terjadi, pihak terkait seharusnya sudah mengetahui bagaimana cara mengatasinya tanpa memakan waktu lama. Namun, yang terjadi di lapangan berbeda. Listrik mulai berjalan kembali, sekitar dua hari setelah pemadaman terjadi.Â
Hal ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana kinerja PT PLN kali ini setelah "disemprot" oleh Presiden Jokowi tahun 2019 silam? dan yang paling penting adalah, mengapa hal ini bisa terulang kembali?
Akibat dari kejadian ini, sekitar 600 ribu pelanggan di Sumatera Barat terkena dampaknya. Angka yang besar memang. PT PLN jelas harus bergerak cepat dan kooperatif dengan masyarakat. Langkah lain yang harus dilakukan oleh PLN sembari menuntaskan masalah ini adalah kemampuan melakukan mitigasi dampak pemadaman yang terjadi sesuai dengan tingkat mutu pelayanan yang mereka janjikan.
