Pada sebuah bincang-bincang santai dengan salah seorang teman dekat, saya mendapatkan sebuah kenyataan tentang kehadiran dan kepedulian negara kepada rakyatnya. Ia, temans saya itu, menceritakan tentang bagaimana dampak secara langsung dari "Kartu Sakti" ketika beberapa hari yang lalu ia pulang kampung, tepatnya di sebuah pelosok nan jauh di Provinsi Jawa Timur sana. Ia mendengar ibu-ibu tetangga sedang asyik membicarakan tentang siapa-siapa saja yang mendapatkan undangan untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sebagaimana obrolan dari ibu-ibu, yang ada adalah keriuhan dan kegaduhan, menurutnya. Maklum, soal bantuan, sudah menjadi "karakter" orang kampung untuk bisa mendapatkannya; mempermudah kesulitan hidup, setidaknya.
Mereka, sekitar tujuh orang ibu-ibu itu ngobrol  asyik sambil mengupas bawang merah dan bawang putih, ada yang sambil menggendong anaknya, ada yang menemani anaknya main bola, ada yang sekedar duduk saja, ada juga yang membawa undangan penerima kartu untuk ditindak lanjuti ke perangkat desa. Sebagian, ia tahu, ada yang memang pantas menerima dan ada yang tidak. Saya hanya mendengarkan dengan seksama.
Dari obrolan mereka, ia tahu kalau ternyata untuk sekarang, jumlah penerimanya benar-benar diawasi dari "pusat". Mereka yang tidak layak akan dihapus, sementara yang layak akan dipertahankan. Para penerima undangan pun belum tentu mendapatkan karena akan ada survei langsung dari "pusat" mengenai kelaikan menerima atau tidaknya. Jadi, mereka yang sudah megang  kartu, belum tentu menjadi penerima bantuan karena masih bergantung penilaian para surveyor di lapangan.
Teman saya melanjutkan ceritanya, bahwa ada juga di antara mereka yang bercerita tentang program Kartu Keluarga Sejahtera dan program Bantuan Beras Sejahtera. Seorang ibu muda, sambil menggendong anaknya, menceritakan, bahwa di Desa asalnya (kebetulan ia ikut suaminya) beberapa tetangganya ada yang mendapatkan bantuan beras 10 karung penuh dan utuh, tanpa dikurangi karung maupun takarannya.
Sebagaimana khas ibu-ibu, obrolan itu sambil diselingi dengan ketidak-sepahaman dan ketidak-terimaan ketika ada seseorang yang tidak pantas menerima tapi mendapatkan bantuan, sementara tetangga yang lebih layak untuk mendapatkan, tidak menerima bantuan. Ada juga yang mengajukan saran, khas kaun grassroot  tapi berdasarkan realitas di lapangan. Pada akhirnya, mereka sepakat dan memberikan apresiasi jika harus ada perbaikan data sehingga penerima setiap bantuan adalah mereka yang benar-benar layak untuk menerima bantuan.
Dari obrolan dengan teman tersebut, kemudian saya dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu bahwa mereka tetap mengharapkan kehadiran negara, setidaknya melalui program bantuan dana sosial yang ada. Bantuan semacam itu begitu berharga dan penting bagi rakyat kecil seperti mereka. Negara tak boleh alpa membiarkan rakyatnya nelangsa, pada satu sisi, dan terus berupaya memikirkan pembangunan yang sifatnya lebih produktif, pada sisi yang lain.
Seperti kita ketahui, bahwa pembagian dan penyebaran "Kartu Sakti" yang menjadi program utama pemerintahan Jokowi-JK menjadi tanggung jawab Kemenko PMK secara koordinatif sebagai Kementerian yang memang ditugaskan untuk membangun manusia dan kebudayaan. Maka, dalam hal ini, Puan Maharani sebagai Menterinya tak bisa dinafikan juga ikut memberikan andil dalam menyukseskan program dan kebijakan tersebut.
Artinya, segala bentuk penyebaran dan pemberian bantuan dana dan bantuan sosial tersebut berada dalam tanggung jawab Puan Maharani secara koordinatif. Mulai dari tahap perencanaan hingga pada pemutakhiran data di lapangan, peran Puan Maharani begitu besar. Rapat-rapat koordinatif sering dilakukan, sinkronisasi kebijakan kerap disuarakan, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan selalu dilaksanakan sehingga program yang sudah diagendakan, secara terus-menerus mengalami peningkatan dan perbaikan.
Terlepas dari perdebatan dan perbedaan pandangan tentang memberi "kail" dan "ikan", tapi pemberian "ikan" akan membantu rakyat, sembari pada sisi yang lain, pemerintah mengupayakan untuk memberi "kail".
Pada titik inilah kita tidak bisa menafikan hasil kerja koordinatif Puan Maharani, yang ternyata, memang dirasakan oleh wong cilik  pada tingkat bawah. Puan Maharani mampu melakukan koordinasi yang ciamik antar Kementerian dan Lembaga, untuk menindaklanjuti program dan kebijakan yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat.
