Mohon tunggu...
Windi Anisa
Windi Anisa Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Puan Maharani: Srikandi Calon Pemimpin Nasional

21 September 2017   18:48 Diperbarui: 21 September 2017   19:01 661
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Meski pemilihan Presiden-Wakil Presiden masih lama, tapi aromanya sudah mulai terasa. Meski belum ada nama-nama baru yang dijagokan untuk diusung, selain nama-nama lawas yang masih mendominasi tentunya, tapi menarik jika membaca bagaimana peluang beberapa Srikandi yang namanya mulai mencuat sebagai calon ideal.

Dulu, Kartini memperjuangkan harkat dan martabat perempuan untuk disetarakan dengan laki-laki, artinya perempuan juga bisa mengabdi untuk negeri. Perempuan juga berhak atas apa yang, oleh negara, diberikan kepada laki-laki dan dikoptasi oleh Budaya dan adat, bahwa taka da perempuan yang bisa menyentuhnya. Dulu, pendidikan yang tinggi menjadi sesuatu yang "wah" bagi kaum perempuan.

Sekarang, Kartini bisa tersenyum, bahwa sudah ada sekian banyak dari perempuan Indonesia yang ikut berperan, memberikan andil dari sebuah pembangunan. Jika dulu Kartini menuntut kesetaraan, maka sekarang sudah banyak perempuan yang bahkan menjadi penentu kebijakan. Tak hanya itu, sejarah Indonesia mencatat bahwa salah satu Presidennya adalah perempuan; Megawati Soekarnoputri.

Setelah itu, kemudian lahirlah tokoh-tokoh perempuan yang inspiratif. Sebut saja seperti Puan Maharani, Sri Mulyani, Retno Marsudi, Risma, Rita Widyasari, Khofifah Indar Parawansa, Airin Rachmi, Faida, dan nama-nama lain yang memiliki posisi menentukan sebagai pejabat karena berkait-kelindan dengan kebijakan dan pembangunan.

Nama-nama itu kemudian menjadi sasaran dari sebuah rumor, bagaimana peran dan kemungkinannya untuk maju menjadi salah satu calon pemimpin nasional. Maka, dengan tanpa berniat mengecilkan yang lain, nama Puan Maharani adalah nama yang paling memungkinkan. Setidaknya jika dilihat dari beberapa faktor.

Pertama, sebagai kader partai dan putri dari pemilik partai penguasa sekarang (PDI-P), tentu tak terlalu sulit bagi Puan Maharani jika menginginkan para kader PDI-P untuk "satu suara" mendukungnya. Dukungan partai politik menjadi mutlak, sebab di alam demokrasi peran partai sangat dominan dalam penentuan paslon. Kasarnya, "kamu boleh saja menjadi orang hebat, tapi selama tak ada partai yang mengusung, tak akan jadipemimpinapa-apa!".  Modal penting ini, setidaknya sudah dimiliki oleh Puan Maharani.

Kedua,pengalamannya sebagai politisi tak bisa diragukan. Pernah menjadi anggota DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PDI-P, menjadikan Puan Maharani salah satu politisi yang perlu diperhitungkan. Termasuk juga pengalamanannya menjadi Ketua Tim Pemenangan pada Pemilu 2014, yang juga sukses mengantarkan Jokowi-JK sebagai pemenang. Tentu ini menjadi credit pointyang tak bisa dikesampingkan. Pengalaman politiknya tidak diperoleh secara instan dengan mengandalkan "nama besar di belakangnya", tetapi melalui proses pendidikan dan kaderisasi sebagaimana biasanya.

Ketiga, saat ini posisinya sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusian dan Kebudayaan (Menko PMK) juga menjadi representasi dari kemampuan dan kepiawaiannya dalam memimpin. Puan Maharani menjadi Menteri Koordinator pertama dan termuda yang mendapatkan penghargaan dari MURI. Banyak kerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk menyejahterakan rakyat, membangun bangsa, dan sekaligus pengabdiannya pada negara.

Banyak alasan lain yang memungkinkan Puan Maharani lebih memiliki kesempatan untuk menjadi calon pemimpin nasional jika dibandingkan dengan Srikandi-Srikandi lainnya, tapi tiga alasan tersebut menjadi alasan paling logis yang membuat Puan Maharani layak untuk masuk dalam bursa pencalonan pada Pemilu 2019 nanti.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun