Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Optimalisasi PAD di Kabupaten Banyuwangi

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai pendapatan atas pelaksanaan otonomi daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (money follows function). 

Hubungan ini bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selain itu juga dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu upaya perpajakan (tax effort) dalam memungut pajak dan distribusi oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pembagian yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Mengutip dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), ruang lingkup Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 2 yang meliputi:

1. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi

2. Pengelolaan Transfer ke Daerah

3. Pengelolaan Belanja Daerah

4. Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah

5. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 3 meliputi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.