Analisis Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Myanmar Menurut Pandangan Realisme
- Pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya Myanmar
      Rohingya ialah sebuah istilah yang merujuk ke minoritas muslim yang sebagian besar berada di Rakhine Myanmar. Etnis merupakan perkumpulan orang yang memiliki ciri khas dalam hal suku maupun agamanya. Akan tetapi eksistensi dari sebuah etnis seringkali menimbulkan terjadinya konflik. Pada dasarnya setiap etnis memerlukan sebuah pengakuan dari pihak lain sebagai tanda bahwa etnis tersebut ada dan mempunyai ciri khas mereka sendiri. Jika sebuah etnis tidak dari sekelompok orang tidak diakui, maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa takut, bahkan bisa menimbulkan rasa terancam dari sebuah etnis tersebut. Dari munculnya etnis banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang menyebabkan sebuah negara tidak mengakui etnis tersebut. Dalam sebuah etnis hal yang sering mendorong konflik adalah tentang agama. Agama menjadi tolak ukur tingkat keyakinan orang-orang, dimana yang satu agama dianggap saudara sedangkan beda agama dianggap pesaing ataupun musuh. Di setiap agama terbagi dua sisi yaitu, sisi mengajarkan kebaikan serta perdamaian sedangkan di sisi lain dijadikan alat menciptakan konflik seperti konflik Islam-Budha di Rakhine, Myanmar.
      Konflik di Myanmar yang lebih dikenal dengan sebutan konflik etnis Rohingya dan Rakhine. Walaupun konflik ini terjadi secara internal di Myanmar tetapi membawa dampak ke internasional. Etnis Rohingya mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintahan Myanmar yang menyebabkan penduduk Myanmar mengungsi ke negara-negara lain. Pemicu konflik etnis Rohingya terjadi pada juli 2012 dan terus menjadi perbincangan dunia internasional sampai saat ini. Konflik ini banyak yang beranggapan bahwa terjadi antara minoritas dan mayoritas etnis Budha dan Rohingya yang berada di wilayah Rakhine. Kericuhan ini bermula dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap kaum perempuan Budha yang diduga dilakukan oleh laki-laki Muslim, dibalas dengan pembantaian 10 orang laki-laki beragama Muslim. Dari kerisuhan tersebut menimbulkan perlawanan sampai perlakuan kekerasan sampai pembunuhan, penyiksaan, pemaksaan dan penghancuran rumah. Konflik yang terus berlanjut dan menimbulkan rasa tidak nyaman dari Rohingya termasuk pelanggaran HAM sehingga pihak Myanmar tidak mengakui Rohingya.
HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak seseorang untuk bebas berpendapat, hidup nyaman, bebas menganut agama tanpa membeda-bedakan ras, suku, warna kulit, kewarganegaraan serta jenis kelamin. HAM yang bersifat universal sangat berbeda dengan yang terjadi dengan etnis Rohingya yang melanggar HAM berat. Rohingya tidak dapat hidup secara nyaman dan tidak dapat pengakuan yang layak sebagaimana warga negara dari Myanmar. Konflik yang semakin besar mendapat perhatian dunia internasional dikarenakan negaranya sendiri tidak mau mengakui etnis Rohingya. HAM mengalami perkembangan dalam tiga generasi. Generasi pertama berhubungan dengan hak sipil dan politik yang berdasarkan pada prinsip kebebasan individu. Kedua berhubungan hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang lebih ditujukan kepada manusia. Dan ketiga adalah hak asasi manusia, yang menjadi hak bangsa-bangsa dan memperoleh solidaritas dalam menentukan nasib masing-masing, lingkungan yang layak untuk hidup dan lain-lain. Etnis Rohingya menjadi statelles dikarenakan adanya diskriminasi dan pencabutan kewarganegaraan.
- Pandangan Realisme
- Teori Hubungan Internasional Realisme memiliki pandangan siapa yang memiliki kekuatan paling besar dan sangat berkebutuhan mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin agar negaranya tetap aman. Dalam Realisme negara-negara berinteraksi melalui kekuatan. Realisme merupakan salah satu dari beberapa perspektif yang tentunya memiliki pengaruh besar serta dominan dalam studi teori Hubungan Internasional. Didalam perspektif Realisme menganggap bahwa pemikiran pesimis merupakan sifat mendasar dari manusia yang dimiliki untuk keberlangsungan hidup dalam dunia internasional. Negara adalah aktor utama dalam pandangan Realisme yang memiliki peran paling penting, sedangkan aktor non-negara tidak diakui keberadaan serta perannya. Dengan interaksi melalui kekuatan didalam teori Realisme, terdapat dua opsi bagi negara lemah yaitu melawan dengan memantapkan lagi senjata militer agar seimbang (Balance of Power) atau dengan mengikuti keinginan negara yang kuat karena tidak bisa menandingi negara kuat tersebut. Realime memiliki dasar normatif yaitu kelangsungan hidup suatu negara dan keamanan. Dasar norma ini yang dapat dipercayai bisa menggerakkan kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan dasar keadaan realitas kekuatan semua negara harus beradaptasi secara alamiah untuk mengatur negaranya sendiri. Dalam perspektif realisme terdapat 4 asumsi dan ide, pertama keyakinan bahwa hubungan internasional adalah konfliktual dan konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang. Kedua menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional. Ketiga pandangan pesimis sifat manusia. Dan yang keempat yaitu skeptipisme dasar yang mengatakan terdapat kemajuan dalam politik internasional yang terjadi di politik domestik.
- Keterkaitan pelanggaran HAM Etnis Rohingya Myanmar menurut Perspektif Realisme
Dalam teori Realisme memandang bahwa HAM memiliki peran penting sebagai kepentingan nasional yang harus dicapai oleh sebuah negara, dengan memiliki pelanggaran HAM maka hak tersebut akan dicapai atau ditegakkan oleh negara. Berkaitan dengan Ilmu Hubungan Internasional dalam teori Realisme memandang bahwa HAM adalah hal yang tidak penting untuk mencapai kepentingan nasional. Realisme memiliki argumen yang bisa dikatakan skeptis pada HAM dikarenakan meragukan kepentingan hal tersebut, yang mana teori Realisme ini percaya bahwa tindakkan anarki yang bersifat egois merupakan sebuah kondisi dari system internasional. Myanmar selaku negara yang terjadinya konflik Etnis Rohingya beranggapan bahwa penegakan HAM akan terpenuhi dengan melakukan otoriter, yaitu dengan melalui kekerasan terhadap Etnis Rohingya.
Tindakan yang dilakukan Myanmar tersebut ialah merupakan pelanggaran HAM yang menimbulkan banyak korban jiwa dari Etnis Rohingya, akan tetapi hal ersebut adalah perlakuan untuk melindungi keberlangsungan dari kedaulatan untuk menghilangkan berbagai ancaman yang diarah ke negaranya. Hal ini yang membuat negara Myanmar menegakan HAM yang berupa kepentingan nasional di negaranya. Etnis Rohingya yang terletak di daerah Rakhine sejak ratusan tahun. PBB mendefinisikan etnis Rohingya sebagai minoritas dari hasil pengamatan situasi yang dimana sangat dipersekusi atau mendapat perlakuan buruk diseluruh dunia. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya pendatang baru yang berasal dari  kontinen India, yang membuat Myanmar tidak memasukkan etnis Rohingya sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan kewarganegaraan. Akan tetapi etnis Rohingya mengakui bahwa mereka adalah bagian dari negara Myanmar dan merasa dipersekusi oleh negara.
- Kesimpulan
- Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya bertujuan untuk menghapus segala bentuk ancaman yang ada di negaranya. Teori atau perspektif Realisme merupakan salah satu teori klasik dalam Hubungan Internasional yang didalam konteks konflik, suatu negara akan mencapai kepentingan nasional masing-masing. Dari perspektif tersebut memicu konflik yang akan menimbulkan perang. Dari teori Realisme dan pandangan HAM tindakan yang dilakukan Myanmar bisa dimengerti. Myanmar akan mempertahankan kedaulatan negara serta lebih meningkatkan kekuatan untuk negaranya. Dari faktor sejarah, ekonomi, agama dan juga ketegangan antar etnis mempengaruhi Tindakan Myanmar. Dengan adanya pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, membuktikan Myanmar memiliki pandangan HAM itu bukan prioritas utama dalam menjaga keamanan negara. Meskipun demikian Myanmar melakukan tindakan yang kontroversial yang adanya pelanggaran HAM dan dibatasinya kebebasan suatu etnis yang dapat menimbulkan sebuah pelanggaran HAM.
