Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui Kebijakan Publik pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan harus memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat dalam rangkan menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dalam sebuah negara.
Efektifitas kebijakan public akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberikan solusi dari berbagai masalah publik yang terjadi. Kebijakan publik dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku di dalamnya.
Di dalam kebijakan publik tentunya terdapat suatu pelayanan publik yang dimana pelayanan publik itu berperan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seperti kesehatan, pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, perbankan, perhubungan dan lain sebagainya
Kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan dua variabel yang sangat penting dalam administrasi public dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Menurut Hayat (2017) Pelayanan Publik adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan public merupakan alat untuk mencapai tujuan public, bukan tujuan orang perorangan atau golongan dan kelompok. Keberdanaan kebijakan public dalam suatu negara sanagat penting, karena keberadaaanya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan dalam negara.
Menurut Chandler dan Plano, Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan menurut Easton, Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.  Dan menurut  Thomas R. Dye Kebijakan Publik merupakan pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya
Tujuan kebijakan publik adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah, selain itu dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service).
Hambatan Kebijakan Publik
Pertama, hambatan kebijakan publik memungkinkan terjadi dikarenakan adanya berbagai "kepentingan" para actor yang bermain di area perumusan dan pengimplementasian kebijakan. Ini menyebabkan suatu kebijakan yang telah dirumuskan melenceng dari goals atau sasaran.
Kedua, Ketidakmampuan sumber daya manusia. Artinya dalam hal ini mencakup kualitas SDM dalam bidang teknis dan administratif. Hal ini yang menjadikan masyarakat kadang menjadi bingung ketika ada suatu kebijakan baru.
Ketiga, yakni adanya KKN dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan. Banyak sekali pejabat-pejabat, kepala daerah, hingga jajaran menteri yang terkena kasus suap terkait perumusan dan pengimplementasian kebijakan.
