DENDAM Hashim Djojohadikusumo terhadap Joko Widodo sudah di ubun-ubun. Sudah tak terperikan. Karena itu, ngeri membayangkan kemungkinan Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Gerindra melepaskan dendamnya pada Jokowi. Penguasaan pimpinan parlemen (DPR lalu MPR) oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto itu, diakui bagian dari upaya menghambat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sepanjang 2014-2019.
Lihat saja pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Presiden RI Terpilih Joko Widodo akan merasakan pembalasan dari Koalisi Merah Putih. Menurut adik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu, setelah KMP mengendalikan mayoritas kursi di parlemen, langkah selanjutnya, menggagalkan agenda pelantikan Jokowi (dan Jusuf Kalla). Menurut pengusaha nasional ini, hal tersebut akan dilakukan sebelum 20 Oktober mendatang, pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019.
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan hal tersebut kepada Reuters, Â di kantornya, Selasa (7/10), seperti dilansir Rabu (8/9).
Di  mata putra dari Begawan Ekonomi Soemitra Djojohadikusumo itu, Jokowi adalah pengkhianat. Hashim menganggap Gubernur DKI Jakarta itu, telah cedera janji padanya. Pasalnya, saat memenangkan Pemilu Kada DKI Jakarta, 2012, Hashim mengaku memberikan dana kampanye untuk Jokowi. Saat itu, Jokowi berjanji akan menjadi Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun.
Ternyata Jokowi mencalonkan diri dalam Pilpres 2014. Malah, Jokowi bersama Jusuf Kalla mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung KMP. Maka, makin lengkaplah kemarahan Hashim kepada Jokowi. Sepertinya kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun. Dendam harus segera dilampiaskan.
Bisa dimengerti kalau akhirnya Partai Gerindra bersama teman-teman koalisinya melakukan politik sapu bersih kursi pimpinan di DPR dan kemudian di MPR. Sejumlah pengamat mengatakan, kemenangan KMP dalam meloloskan paket pemimpin MPR RI, melengkapi kedigjayaan para pendukung Prabowo Subianto itu atas koalisi pendukung Jokowi-JK. Koalisi Merah Putih menaklukkan Koalisi Indonesia Hebat, 5-0.
Hak veto
Sebagai bagian dari upaya pelunasan dendam itu, Hashim menyebutkan, koalisi pendukung Prabowo bakal menjadi oposisi aktif yang akan mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK. Disinyalir, KMP akan mengendalikan agenda parlemen dan kepemimpinan komisi di DPR RI selama lima tahun mendatang. Itu bagian dari serangan Hashim untuk memberikan pelajaran bagi Jokowi atas pengkhianatannya. "Ya, ada harga yang harus dibayar Jokowi."
Mengutip  The Wall Street Journal, Senin (6/10), dan sebelumnya di sejumlah kesempatan, Hashim juga menyinggung soal kerugian Rp52 miliar yang harus ditanggungnya dalam mengampanyekan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). Angka sebesar itu dikeluarkannya sebagai bagian dari komitmennya memenangkan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2012.
Ahok pernah menjawab soal ini. Menurut Wagub DKI Jakarta itu, biaya kampanye untuk Jokowi-JK yang dikeluarkan tidak sebesar yang diklaim Hashim. Angkanya menjadi besar karena untuk membiayai kampanye mensosialisasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2014.
Masih dalam berita WSJ itu, Hashim menjelaskan bagaimana upaya KMP untuk 'mengganggu' pemerintahan Jokowi. Antara lain, penggunaan hak veto lewat parlemen, yang sangat mungkin dijalankan karena para pendukung Prabowo itu telah menguasai DPR dan MPR.
