PERNYATAAN Prabowo Subianto soal kebocoran APBN sampai Rp7.200 triliun jelas sebuah blunder. Capres nomor urut 1 itu, mengemukakan kebocoran anggaran sebesar itu, dalam debat capres tahap kedua, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6).
Blunder, karena ternyata kebocoran Rp7.200 triliun itu, tak berdasar, alias tak ada faktanya. Prabowo mengaku mengutip itu dari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Tetapi, melalui juru bicara Johan Budi SP, KPK memberikan bantahan.
Pimpinan KPK memang pernah mengeluarkan statemen tentang bocornya anggaran negara. Tetapi, menurut Johan Budi, pernyataan tersebut bukan data resmi, melainkan hanya potensi. Karena itu, bekas wartawan ini menyatakan, tidak tahu rincian sektor dana yang dikatakan bocor itu.
"Mungkin yang dimaksud Pak Prabowo itu berasal dari statement pak Ketua (Abraham Samad) yang memang pernah menyebut potensi kebocoran anggaran negara," kata Johan Budi, di Gedung KPK, Senin (16/6).
Sejauh ini, KPK belum melakukan audit atau investigasi terkait kebocoran anggaran negara seperti diungkapkan Prabowo. Karena tak ada kajian empiris terkait kebocoran anggaran itu, bisa dipastikan data Prabowo itu, tidak valid. "Data yang diungkapkan Prabowo hanya potensi, bukan berdasarkan kajian ilmiah KPK."
Dalam debat yang juga menghadirkan Capres Joko Widodo, itu tidak sekali dua Prabowo melontarkan kebocoran sampai Rp7.000, tepatnya Rp7.200 triliun itu. Tetapi, mantan Pangkostrad itu mengambil 'angka moderat' Rp1.000 triliun. Ia mengatakan, bersama Cawapres Hatta Rajasa dan tim koalisi, bertekad melawan kebocoran itu, lalu menggunakan anggarannya untuk sepenuhnya kemakmuran masyarakat.
Teori Soemitro
Kalangan akademisi ramai-ramai mengkritisi pernyataan Capres Prabowo yang dipastikan tidak valid itu. Tanggapan keras datang dari Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri. Ia menganggap pernyataan itu keliru. Sebab, total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2014 saja hanya sebesar Rp1.840 triliun.
“Ini namanya bluffing, berbohong dengan cara gagah-gagahan,” ujar Faisal Basri dalam diskusi Penjualan Bank Mutiara, Harga Jual VS PMS, di Sari Kuring Restaurant SCBD, Jakarta Selatan, Senin (16/6).
Dalam pandangan Faisal Basri, pendapat capres koalisi Merah Putih itu, benar terjadi, bukan lagi bocor, tetapi sudah bobol. "Kalau Rp7.200 triliun bukan kebocoran tapi bendungan bobol atau tsunami yang membuat banjir publik Indonesia."
Menurut Faisal, potensi kebocoran anggaran, memang bisa terjadi. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat efisiensi dari Kementerian atau Lembaga dalam pemanfaatan uang negara. Faisal menyitir teori Begawan Ekonomi Indonesia Prof. Soemitro Djojohadikoesumo, yang juga ayahanda Prabowo. "Kalau ayahnya Pak Prabowo, dulu Prof. Soemitro Djojohadikoesumo, kebocorannya 30% make sense. Kalau ini (Prabowo) kebocorannya 90 persen. Jadi jangan berbohonglah."
