Beberapa waktu lalu, Sekda Bojonegoro menjadi sorotan setelah memimpin acara penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada ribuan peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Gedung Olahraga Desa Ngumpak Dalem. Acara ini tidak tercantum dalam rundown sebelumnya dan menjadi perdebatan karena diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Acara yang semestinya mulai dari jam 1 siang berlanjut hingga menjelang magrib, memakan waktu yang cukup panjang karena Sekda secara pribadi membagikan SK kepada sekitar 1900 peserta.Â
Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya persiapan fasilitas bagi peserta, seperti tidak adanya penyediaan makanan dan minuman. Sebagian peserta bahkan mengalami kelelahan, seperti yang dialami Ab (23), yang hampir pingsan karena kekurangan asupan makanan.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan tentang pemahaman Sekda terhadap tata kelola acara resmi pemerintah dan penggunaan fasilitas publik, seperti gedung dan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab), untuk kepentingan politik pribadi. Kritik juga muncul terkait tidak terpenuhinya kebutuhan dasar peserta, yang seharusnya menjadi prioritas dalam penyelenggaraan acara semacam ini.
Sebagai tokoh penting dalam pemerintahan daerah, tindakan Sekda Bojonegoro ini mengundang evaluasi terhadap etika penyelenggaraan acara publik dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan peserta. Kejadian ini juga menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan personal, terutama menjelang masa pemilihan kepala daerah (Pilkada).
