Dewasa ini, masyarakat Indonesia semakin berkembang dalam dunia pendidikan. Perkembangan tersebut terbukti dengan meningkatnya anak Indonesia yang memperoleh pendidikan. Selain hal tersebut, anak Indonesia sekarang juga semakin banyak memperoleh pendidikan dengan melanjutkan pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Ironisnya, peningkatan pendidikan yang semakin berkembang dalam bangsa ini tidak sebanding dengan peningkatan karakter bangsa ini,buktinya adalah semakin banyak koruptor di Indonesia. Dalam hal ini menunjukkan bahwa karakter bangsa ini di dominasi oleh karakter koruptor. Menurut saya,koruptor ini dianalogikan sebagai benalu, yakni benalu di pohon yang tumbuh subur. Alhasil, pohon tersebut tidak subur lagi bahkan mati karena benalu. Artinya, koruptor merusak karakter bangsa Indonesia menjadi bangsa yang serakah atas kekuasaan dan kekuasaan tersebut menindas masyarakat kecil di Indonesia.
Melalui pernyataan diatas, saya mengajukan argumentasi untuk Indonesia bebas korupsi, yakni menumbuhkan karakter bangsa melalui nilai dalam pancasila. Tujuannya agar masyarakat indonesia berkarakter dalam pengamalan dan penghayatan berketuhanan, berkemanusiaan,persatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Melalui karakter dalam tujuan tersebut diharapkan Indonesia akan bebas dari korupsi.
Dalam esai ini, Indonesia bebas korupsi yang berlandaskan pancasila akan dipaparkan secara holistik. Pertama, karakter bangsa bebas korupsi berdasarkan nilai ketuhanan. Indonesia adalah negara keagamaan, yakni mewajibkan masyarakat untuk memeluk salah satu agama dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Dalam hal ini,artinya filosofis negara Indonesia yakni pancasila menomorsatukan kemahaesaan Tuhan. Melalui nilai ketuhanan ini, seharusnya seluruh masyarakat tidak sekadar wajib memeluk agama melainkan memiliki nilai ketuhanan yang dihayati dalam diri sendiri. Jika menghayati nilai ketuhanan ini maka tindakan korupsi dapat dihindari karena melanggar norma-norma agama.
Kedua, karakter bangsa bebas korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan. Setelah masyarakat menghayati nilai ketuhanan dalam diri, masyarakat akan lebih muda menghayati nilai kemanusiaan. Hal ini juga penting untuk Indonesia bebas korupsi, yakni menghargai sesama manusia (nilai kemanusiaan), sehingga tidak ada kekuasaan berupa penindasan kepada masyarakat kecil.
Ketiga, karakter bangsa bebas korupsi berdasarkan nilai persatuan. Nilai persatuan diwujudkan dalam persatuan sesama masyarakat Indonesia meskipun negara Indonesia memiliki bergam suku. Persatuan ini diwujudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, yakni walaupun berbeda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, diharapkan masyrakat Indonesia saling peduli dan tidak mengambil hak milik orang lain (hal korupsi) karena “kita adalah satu”.
Keempat, karakter bangsa bebas korupsi berdasarkan nilai kerakyatan. Hal ini juga penting dalam Indonesia bebas korupsi yakni mengutamakan rakyat dalam setiap keputusan pemerintah. Rakyat adalah kunci utama dalam pembuatan sistem pemerintahan, oleh karena itu diharapkan pemerintah tidak melakukan tindakan korupsi kepada masyarakat.
Kelima, karakter bangsa bebas korupsi berdasarkan nilai keadilan. Sila pancasila ini dalam telaah prof. Notonogoro paling pragmatis. Alasannya, sila pancasila semakin kebawah semakin pragmatis. Maksudnya, keseluruhan nilai pancasila bertujuan untuk mencapai keadilan. Jika bangsa ini memiliki karakter keadilan, maka korupsi tidak ada. Hal ini bukan berarti sila kelima lebih penting, melainkan seluruh sila sama- sama penting karena kelima sila saling ketergantungan, salah satu contohnya ketuhananan bukan ketuhanan saja, melainkan ketuhanan yang berperikemanusiaan, berperipersatuan,berperikerakyatan dan berperikeadilan.
Berdasarkan penjelasan nilai sila pancasila diatas, diharapkan dapat menumbuhkan karakter bangsa bebas korupsi berlandaskan pancasila. Namun, dalam konteks Indonesia bebas korupsi saya menekankan sila keempat, yakni mengutamakan rakyat. Alasannya, jika pemerintah mengutamakan rakyat, maka korupsi dapat dihindari. Melalui pemamparan nilai pancasila berdasarkan pemikiran Prof. Notonogoro dapat disimpulkan Pemerintah atau penguasa harus sadar bahwa “ negara bukan negara buat satu orang, bukan negara satu golongan, dan sebagainya”, melainkan “negara didasarkan kerakyatan,tidak pada golongan, dan berdasarkan atas permusyawaratan dan gotong royong dan juga berdasarkan kedaulatan rakyat”, atau “kepentingan serta kebahagiaan seluruh rakyat dijamin”.
