 Relevansi Tinjauan Etika Teleologi dalam “Program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal di pulau Papua” berdasarkan Perspektif Nilai Sila Kelima Pancasila

Pulau Papua merupakan pulau yang memiliki kekayaan alam terbanyak di Indonesia. Ironisnya, secara faktual kekayaan alam Papua tidak menjadi jaminan untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur daerah tersebut. Buktinya, di pulau Papua masih banyak memiliki daerah tertinggal. Artinya, Papua merupakan  kekayaan alam terkaya di Indonesia tetapi penduduknya termiskin di Indonesia. Hal ini sungguh memprihatikan keberadaan Indonesia dalam kancah Internasional.

Kementerian  Pembangunan  Daerah  Tertinggal (Kemen PDT) mencatat 24 daerah tertinggal  dari 193 jumlah nasional ada di Provinsi Papua dan Papua Barat (http://www.up4b.go.id). Kemudian, pemerintah mempunyai program peningkatan daerah tertinggal di Pulau. Program peningkatan pembangunan daerah tertinggal di Papua oleh kementrian PDT adalah peningkatan prasarana di daerah di pulau Papua, terutama daerah tertinggal. Bidang Peningkatan Infrastruktur Daerah Tertinggal meliputi program: Bantuan Peningkatan Infra Prasarana dan Asrama Sekolah (Sorong Selatan – Biak Numfor), Bantuan Peningkatan Infra Prasarana dan Sarana Pendidikan (Sorong Selatan), dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, tinjauan etika teleologis bermanfaat sebagai relevansi program-program perencanaan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di Papua. Artinya, konsep etika teleologis yang lebih mementingkan tujuan suatu perancanaan sangat berhubungan dengan perencanaan program pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, program tersebut harus berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebutlah yang sesuai dengan konsep etika teleologis, yakni cabang Etika sebagai bagian dari filsafat, yakni aksiologis.

Program peningkatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di pulau Papua juga direlevansikan berdasarkan sila kelima pancasila. Nilai sila kelima pancasila ini adalah hakikat adil. Keseluruhan masyarakat di Indonesia dalam konsep hakikat adil menunjukkan bahwa masyarakat pulau Papua juga berhak mendapatkan keadilan. Alasannya, pulau Papua juga merupakan masyarakat Indonesia. Dalam tulisan ini, penekanan “adil” dan “seluruh rakyat” menjadi tinjauan dalam permasalahan peningkatan pembangunan daerah tertinggal di pulau Papua.

Berdasarkan penjelasan diatas, sangat jelas bahwa relevansi tinjauan etika teleologis dan perspektif sila kelima pancasila berhubungan dengan program pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di pulau Papua. Artinya, program pembangunan infrastruktur ini akan berjalan dengan baik jika ditinjau dari etika teleologis melalui dasar nilai sila kelima.

Studi kasus program peningkatan pembangunan infrastruktur melalui tinjauan etika teleologis dan perspektif sila kelima adalah tujuan (teleologis) pencapaian kesejahteraan(sila kelima)  masyarakat pulau Papua. Masyarakat pulau Papua dengan kekayaan alam harus dilindungi dengan penanaman pendidikan melalui pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas. Hal ini terutama direncanakan dalam mencapai kemampuan Sumber Daya Manusia dalam masyarakat Papua untuk mempertahankan keunggulan kekayaan alam nya.

Penganalisisan kasus pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di pulau Papua sebagai fokus daerah yang perlu diperhatikan pembangunan infrastrukturnya ini sangat penting. Alasannya, sebagian besar daerah di pulau Papua sangat memperhatinkan dalam bidang keinfrastrukturan. Padahal, kekayaan alam pulau Papua sangat besar.

Intinya, konsep teleologis sebagai tindakan yang menilai tujuan akhir sangat diperlukan dalam kebijaksanaan program peningkatan pembangunan infrastruktur di pulau Papua. Fokus etika teleologis secra filsafati dalam kebijaksanaan pelaksanaan peningkatan infrastruktur tersebut dicapai untuk memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Hal tersebutlah menjadi alasan adanya relevansi tinjauan etika teleologis dalam program peningkatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di Papua dalam perspektif sila kelima pancasila.