Pertemuan IPWP di Parlemen Inggris Mendesak Kunjungan PBB ke West Papua

Pertemuan IPWP di Parlemen Inggris, 14 Juni 2022. (ulmwp.org)

WESTMINSTER, LONDON | International Parliamentarians for West Papua atau (IPWP) telah mengadakan pertemuan di Parlemen Kerajaan Inggris pada hari Selasa (14/06/2022). Pada pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah anggota parlemen Inggris itu, IPWP menegaskan kembali seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua, Michelle Bachelet.

Dilansir laman web resmi ULMWP, ulmwp.org, pertemuan tersebut dipandu oleh Ketua IPWP Alex Sobel MP, dan melihat pidato yang mendukung kunjungan PBB oleh Sobel, Pernando Barrena (Anggota Parlemen Eropa dari Negara Basque), Jennifer Robinson (Pengacara HAM dan salah satu pendiri lembaga koalisi Pengacara Internasional untuk West Papua atau International Lawyers for West Papua (ILWP), Carles Puigdemont (Anggota Parlemen Eropa dan mantan Presiden Pemerintahan Catalonia) dan Presiden Pemerintahan Sementara ULMWP, Benny Wenda.

Selain menyerukan kunjungan PBB, Sobel juga memberikan update tentang kemajuan IPWP, menyusul sejumlah pertemuan yang sukses dalam beberapa bulan terakhir. Mr Barrena berbicara tentang kemajuan IPWP telah dibuat di Parlemen Spanyol. Robinson membahas ilegalitas pendudukan Indonesia di bawah hukum internasional dan menguraikan dasar hukum untuk referendum kemerdekaan. Presiden Puigdemont, menelepon dari jarak jauh dari Brussel, berbicara tentang kriminalisasi protes di West Papua dan kebutuhan untuk membebaskan Victor Yeimo. 

Presiden Sementara Wenda membahas keadaan hak asasi manusia yang mengerikan di West Papua, dan pengungkapan baru-baru ini bahwa Indonesia diam-diam membom West Papua dengan amunisi Eropa. Para pembicara juga mendesak UE untuk menghentikan kesepakatan perdagangannya dengan Indonesia sampai mereka menyambut baik penyelidikan PBB.

Baca juga: Benny Wenda: Indonesia Membom West Papua dengan Senjata Pembelian dari Eropa

Dukungan atas pertemuan ini telah berlangsung dengan doa di seluruh West Papua.

Video pertemuan tersedia di sini.

Presiden Sementara Wenda mengatakan: 'Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua. Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uyghur. Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama?'

Lebih lanjut bisa hubungi: press@ulmwp.org