#2019GantiPresiden menjadi sebuah trend di masyarakat Indonesia, mulai dari pembuatan kaos, orasi, hingga pembuatan buku panduan relawan #2019GantiPresiden, gerakan yang oleh sekelompok massa yang menginginkan terjadinya pergantian presiden pada tahun 2019 mendatang, siapa presiden yang mau diganti ? Tentu nya adalah presiden yang menjabat saat ini (petahana), yakni Ir. H. Joko Widodo atau lebih akrab dipanggil Jokowi. Gerakan ini boleh dikatakan sebagai bagian dari pembentukan opini dan penentuan pilihan politik di ruang publik melalui berbagai media massa. Hal tersebut terlihat sebagai suatu tahap awal untuk menciptakan opini yang mengarah kepada upaya untuk menimbulkan keraguan masyarakat terhadap presiden, target yang dicapai adalah menurunnya dukungan terhadap Jokowi.
Awalnya gerakan ini hanya dilakukan oleh para relawan tanpa mengangkat nama jagoan politik yang akan diusung sebagai calon presiden pilihannya di 2019. Gerakan tersebut seakan berasal dari hati para relawan tanpa adanya nahkoda yang mengatur gerakan tersebut. Namun, terdapat beberapa fakta bahwa gerakan yang dikatakan bukan sebagai gerakan politik malah digunakan sebagai sarana politik dari pihak oposisi untuk menyerang pemerintah.
Inisiator #2019GantiPresiden adalah Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, bahkan di Kompleks Parlemen, Senayan, hari Senin, 27 Agustus 2018 lalu,di depan media dia mengakui bahwa arah dukungan gerakan tersebut ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Kalau sebagian teman - teman akan ke Pak Prabowo, tapi ini belum konsensus. Jadi, jalan aja dulu dan sebentar lagi 2 - 3 bulan ke depan energinya akan menyatu."
Deklarasi Relawan Nasional #2019GantiPresiden di Monas pada 6 Mei 2018 kemarin dihadiri oleh kader - kader partai politik, seperti Ketua DPP Gerindra Habiburokhman. Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman memberikan pernyataan, antara lain:
"Justru gerakan ini hanya fenomena gunung es. Hanya segelintir orang yang berani, tapi saya yakin masyarakat kita sudah sepakat ganti presiden 2019." Dia juga menuturkan, hal ini membuat Gerindra semakin yakin bisa mengalahkan Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019.
Keributan yang diakibatkan dari rencana deklarasi #2019GantiPresiden
Deklarasi yang dilakukan oleh relawan #2019GantiPresiden juga cenderung menimbulkan keributan bahkan pemukulan terhadap warga masyarakat, seperti kasus pemukulan oleh relawan #2019GantiPresiden di Makassar terhadap anggota Kelompok Cipayung. Tidak hanya itu saja, relawan tersebut juga menggunakan kegiatan Car Free Day (CFD) di beberapa daerah sebagai media untuk melakukan intimidasi terhadap kelompok - kelompok masyarakat lain, seperti intimidasi terhadap warga yang mengenakan kaos bertuliskan #DiaSibukKerja pada CFD di Jalan Sudirman - MH. Thamrin, Jakarta, Minggu, 29 April 2018. Sikap dari para relawan tersebut menjadikan gerakan #2019GantiPresiden yang sempat menggaung di masyarakat seakan melempem. Namun, pasca pendeklarasian Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno sebagai Capres dan Cawapres yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat, gerakan ini kembali bergerak, hasilnya ? Ya, kembali terjadi gejolak dan keributan di masyarakat, dan yang terbaru adalah pengadangan dari ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Pekanbaru, Riau terhadap kedatangan Neno Warisman. Pengadangan dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana deklarasi kegiatan #2019GantiPresiden, massa sempat ricuh, dimana mobil yang ditumpangi Neno dilempari botol plastik, ditambah lagi dengan kedatangan kelompok massa yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Melayu datang untuk menjemput Neno, namun mendapat penolakan dari pihak kepolisian. Rencana ini ditolak oleh massa karena dianggap akan memecah belah masyarakat Riau, dan kegiatan tersebut juga tidak mendapatkan izin dari kepolisian.
Tidak hanya di Pekanbaru, Riau, sejumlah daerah juga menolak deklarasi #2019GantiPresiden. Neno Warisman tertahan selama sekitar enam jam di dalam kompleks Bandara Hang Nadim, Batam pada 29 Juli 2018, karena dihadang ratusan orang di pintu kedatangan. Penolakan dari MUI Jawa Barat pada 1 Agustus 2018, yang menolak rencana deklarasi #2019GantiPresiden karena dianggap provokasi. Lalu, pada 26 Agustus 2018, dimana Polresta Pontianak, Kalimantan Barat tidak mengeluarkan izin kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden di Eks Caf Nineteen, Pontianak. Juga penolakan terhadap rencana deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya yang dipimpin oleh Ahmad Dhani. Terjadi keributan di halaman Masjid Raudhatul Musyaawarah, dimana massa pro #2019GantiPresiden yang awalnya menggelar aksi di Monumen Tugu Pahlawan, setelah dibubarkan kepolisan bergerak ke arah Jalan Indrapura, namun di lokasi tersebut sudah berkumpul massa kontra #2019GantiPresiden, terjadi adu mulut dan saling dorong antar kelompok massa.
Bahkan, seorang jamaah haji Indonesia mengaitkan kaus putih dengan tulisan #2019GantiPresiden ke sebuah tongkat yang kemudian dijunjung tinggi ke atas di tengah - tengah jamaah yang sedang berjalan kaki di perkemahan di Mina, Mekah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Hal tersebut tentu nya mencemari atau memberikan pengaruh negatif dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, kejadian ini tentu mencoreng nama Indonesia di luar negeri, terutama di kalangan negara - negara muslim, Dan tentu saja mencerminkan sikap tidak hormat kepada pemerintah Arab Saudi maupun jemaah haji lain, dimana kesucian Mekah dan Madinah sebagai kota suci bagi umat Islam harus dijaga, jangan mendapat pengaruh - pengaruh negatif, termasuk permasalahan politik di Indonesia. Â
#2019GantiPresiden tidak memberikan dampak positif terhadap kehidupan politik di Indonesia, melainkan memiliki dampak negatif karena menimbulkan perpecahan di masyarakat. Gerakan ini menjadikan masyarakat yang minim terhadap akses informasi maupun literasi sebagai target. Dikarenakan para relawan merupakan kaum yang minim informasi dan literasinya menjadikan adanya gerakan ini menjadi gerakan yang dapat menimbulkan kegaduhan karena para relawan sendiri kurang paham akan tujuan gerakan tersebut. Kegaduhan yang timbul di beberapa daerah sebagai akibat dari adanya massa pro dan kontra #2019GantiPresiden dapat semakin masif dan membesar yang berpengaruh kepada stabilitas dan keamanan nasional jika kegiatan ini terus berlanjut.
