Indonesia: Negara dengan Jumlah ‘Pengeluh’ Terbanyak

Bila ada pertanyaan tentang negara dengan keluhan terbanyak , maka jawabannya sudah tentu Indonesia . Seperti yang kita ketahui bersama masyarakat Indonesia adalah tipe masyarakat yang paling reaksioner terhadap setiap fenomena politik yang terjadi di negaranya . Indonesia pula negara penghasil ‘kritikus jalanan’ terbanyak sepanjang sejarah .

Dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade belakangan ini pemerintah Indonesia telah banyak melakukan terobosan-terobosan untuk memenuhi espektasi masyarakatnya namun apa daya dan upaya semua karakter pemerintah yang pernah berjalan di negara ini tidak pernah lepas dari kritik tajam maupun makian dari masyarakat . Entah itu disebabkan oleh permasalahan yang sama ataupun kebijakan baru , masyarakat seolah tak pernah puas bahkan terkadang menjadi sosok yang lebih tahu tentang bagaimana sebenarnya politik dan pemerintahan daripada mereka yang duduk di pemerintahan itu sendiri .

Tidak hanya menghasilkan ‘pengeluh’ terbanyak namun juga ‘Doktor-doktor’ muda terbanyak . Lihat saja ketika mahasiswa melakukan unjuk rasa di jalanan . Mereka seolah menjadi sosok ‘malaikat pengetahuan’ meskipun terkadang IP sebagian dari mereka susah berdiri namun semangat dalam meneriakan ‘kritik’ seolah menghapus bahwa ‘jenjang’ bukan masalah , yang penting teriak .

Di Indonesia banyak menghasilkan jumlah ‘kritik’ yang jauh lebih banyak dari jumlah masalah yang artinya bahwa terkadang demi tuntutan sebuah eksistensi ‘kritik-mengkritik’ kebijakan akan menjadi masalah apapun bentuk positif yang terkandung di dalamnya kebijakan tersebut tak akan lepas dari kritik dan makian .

Seperti halnya masalah banjir jakarta , banyak polemik yang terjadi di masyarakat tentang pihak mana yang harus disalahkan atas hal tersebut . Padahal faktanya semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di daerah manapun tentunya akan berdampak positif bila dipatuhi dengan baik . Namun apa jadinya bila masyarakat tidak mematuhi sebuah aturan ? apa setiap implikasi yang terjadi akan dibebankan kepada pemerintah ?? Apa pemerintah tidak pernah melarang membuang sampah sembarang ? atau apa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk merusak lingkungan ? terus ketika masyarakat melakukan sebuah tindakan atas permasalahan tersebut angin-angin busuk berhembus dari berbagai pihak , dan masalah kemanusiaan adalah yang paling santer diteriakkan .

Sungguh Indonesia perlu membuat sebuah kebijakan atas ‘kritikus-kritikus’ kotor yang kerjanya hanya mengeluh tentang kinerja pemerintah , bila tidak maka kita hanya tinggal menunggu ‘malaikat’ yang menjadi pemimpin agar kata ‘puas’ tidak menjadi transenden lagi di pikiran kita .