"Hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan!!" begitulah kalimat tegas penuh emosi seorang Ir. Joko Widodo dalam orasi politiknya di Stadion Kridosono, kota Yogyakarta. Orasi yang seketika disambut riuh oleh seluruh pendukung dan simpatisan yang seakan terpapar energi semangat pidato tersebut.
Kalimat 'saya akan lawan' Jokowi pada akhirnya mendapat tanggapan negatif dari beberapa kalangan, terutama pihak oposisi yang menilai kalimat tersebut tidak pantas dimasukan ke dalam narasi politik yang seharusnya dibangun oleh petahana. Kata 'lawan' dalam kalimat itu pada akhirnya justru melahirkan polemik serta narasi-narasi perlawanan terhadap tujuan pidato itu sendiri.
Melawan siapa?
Siapa sih kelompok atau orang yang dimaksud Jokowi dalam pidato tersebut?
Tentu dalam kondisi 'head-to-head' pilpres, semua mata sontak akan tertuju kepada kubu penantang. Jika perlawanan Jokowi itu benar  dimaksudkan kepada kubu Prabowo-Sandi maka sudah barang tentu kalimat itu mempertegas sikap arogan seorang Jokowi dalam menganggapi situasi politik di dalam negeri, terlebih dalam statusnya yang masih menjabat sebagai presiden republik ini, Jokowi malah terkesan dengan lantang mencipta jurang perbedaan di kalangan arus bawah. Sikap perlawanan seperti ini sejatinya lebih tepat bila dikumandangkan oleh kubu oposisi, sebab kubu petahanalah yang kerap menyerang persona Prabowo dan Sandiaga untuk berlindung dari kritik yang terus menerus berkumandang menyerang pemerintah.
Kemudian di sisi lain, bila benar memang Jokowi bukanlah antek PKI ataupun Anti-Islam, toh bukan itu masalah utama yang sedang dihadapi negara ini. Isu PKI itu sendiripun nyatanya telah selesai tatkala la Nyala sebagai dalang dari gosip PKI tersebut telah tanpa dosa diterima masuk ke dalam kubu petahana, isu Jokowi anti-Islam pun telah roboh ketika ulama sekelas Makruf Amin dijadikan tandem politik beliau. Lalu apa lagi yang akan dilawan Jokowi? Masyarakat yang mengeluhkan keadaan ekonomi yang tak kunjung membaik?
Sekilas, pidato Jokowi yang berapi-api di lapangan Kridosono itu nampak menunjukan sikap tegas seorang pemimpin dalam menanggapi fitnah terhadap pemerintahannya, untuk itu sorak-sorai riuh oleh para pendukung petahana yang hadir pada momen tersebut bisa dimaklumi. Tetapi dalam kacamata intelektual seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, narasi politik yang disampaikan Jokowi justru beraura negatif dan terkesan tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala negara sebab hal tersebut jelas menyulut api perpecahan di tengah kondisi masyarakat yang sedang bingung menentukan pilihan politik mereka.
Bercermin dari rezim 10 tahun SBY, tidak sekalipun ada narasi beliau yang menyulut perpecahan di tengah masyarakat, bahkan dalam satu waktu SBY secara pribadi datang ke pihak berwajib untuk melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap dirinya tanpa menggunakan pemerintah sebagai kendaraan perang untuk membungkam aspirasi publik. Â
Kondisi itu tidak terjadi di rezim 5 tahun Jokowi, kritik terhadap persona Jokowi justru dianggap sebagai beban bagi pemerintah untuk diselesaikan. Hal yang kemudian memicu keberpihakan aparat penegak hukum dalam menindak siapa saja yang menjadi lawan politik petahana. Telah gamblang sekali tumpang tindih penegakan hukum di negara ini yang kemudian dipertegas dengan pidato 'perlawanan' Jokowi terhadap pihak-pihak yang menyerang pribadinya.
Presiden kita tentu perlu memikirkan kembali narasi yang akan dibangun dalam setiap aktivitas politiknya, terutama terhadap pidato perlawanannya yang penuh dengan tanda tanya. Siapa yang akan dia lawan bila semua objek yang dimaksudkan beliau sudah menjadi bagian dari dirinya sendiri.
