Ketentuan Undang-Undang yang Mengatur Tentang Pendidikan Pancasila
Pendidikan Pancasila memiliki posisi penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, menjadi landasan utama bagi pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan di seluruh jenjang pendidikan. Sebagai salah satu pendidikan moral dan karakter, pendidikan Pancasila diatur oleh beberapa undang-undang yang menjadi pedoman pelaksanaannya dan pengembangannya.
Beberapa peraturan dalam undang-undang yang mengatur langsung pendidikan Pancasila adalah:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 2 : “Pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indoniesia tahun 1945, negara kesatuan Indonesia, dan Bhineka Tunggal ika.” (Nurwardani, 2016)
Pasal 35 ayat (3): “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah sebagai berikut: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia.” (Nurwardani, 2016)
Pendidikan Pancasila adalah pendidikan wajib di lingkungan sekolah menengah, meskipun siswa diberikan pendidikan Pancasila pada tingkat tinggi dan didorong untuk melanjutkan serta meningkatkan pengetahuan mereka di lingkungan sekolah menengah sebagai cara untuk mempromosikan nasionalisme di generasi mendatang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
Pasal 16 ayat (1): “Pendidikan bela negara dilaksanakan melalui jalur pendidikan umum, pendidikan kedinasan, dan pendidikan masyarakat.”
Pasal 16 ayat (2): “Pendidikan bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan Pancasila; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; c. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan d. kemampuan awal bela negara.” (Republik Indonesia, 2019)
UU Nomor 23 Tahun 2019 ini memperkuat peran pendidikan Pancasila dalam konteks bela negara. Pendidikan Pancasila menjadi salah satu bagian dari program bela negara yang bertujuan membentuk kesadaran berbangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter
