Willem Wandik: Saudara Bahlil "Orang Papua Pertama" Pantas Menjadi Menko di Kabinet Prabowo-Gibran

Tanah Papua - Wilayah timur Indonesia tidak lagi menjadi wilayah yang defisit tokoh-tokoh mumpuni, yang bisa diandalkan untuk berkontribusi pada kepemimpinan nasional.. Dalam satu hingga 2 dekade ini, strategi kebijakan nasional yang telah dimulai sejak era Presiden Gusdur, Presiden SBY dan saat ini diterapkan pula "secara konsisten" oleh Presiden Jokowi, dengan memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Tanah Papua, untuk dipromosikan menjadi pemangku "jabatan" di Kementerian/Lembaga.. 

Strategi afirmasi berupa penempatan jabatan Menteri yang mengakomodir keterwakilan Tanah Papua dalam suksesi Kabinet Prabowo Gibran, juga kami harapkan diteruskan oleh Presidensi Prabowo-Gibran dalam keberlanjutan Kabinet Indonesia Maju periode 2024 - 2029.

Pada periode presidensi Jokowi-Ma'ruf, Tanah Papua telah menempatkan tokoh terbaiknya yaitu saudara Bahlil dalam jabatan menteri yang terbilang banyak mengambil keputusan berani dan strategis dalam sektor investasi nasional, selama periodisasi kepemimpinannya di Kementerian Investasi/BKPM.. 

Saudara Bahlil yang kami kenali, adalah sosok pekerja keras dan berkemauan keras, yang selalu berani mengambil risiko untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden.. Jika ada kebaikan dari penugasan itu, itu sepenuhnya menjadi kebaikan dari tujuan besar yang bisa dicapai untuk pembangunan di bidang investasi di negara ini. 

Jika ada kekurangan yang menjadi bagian dari proses pelaksanaan yang tidak jarang menimbulkan pro kontra, saudara Bahlil tidak segan-segan menunjukkan sikapnya untuk berusaha menanggung semua konsekuensi dari kebijakan yang dipimpin oleh bidangnya, tanpa menyeret-nyeret atasannya.. 

Kabinet Indonesia Maju di era kepemimpinan Prabowo Gibran, membutuhkan orang-orang berani seperti saudara Bahlil dalam jabatan Menko dengan penugasan dan kewenangan yang lebih luas, agar tujuan pembangunan yang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi dan keberlanjutan yang digagas oleh Presidensi Prabowo-Gibran, dapat dilaksanakan dengan baik dan fokus pada tujuan pembangunan jangka panjang.. 

Selama hampir 10 tahun, sejak dilantik pertama kali pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagai Kepala BKPM dan kemudian ditunjuk dengan penugasan khusus oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Investasi sejak 28 April 2021, posisi saudara Bahlil yang diberi penugasan untuk mensukseskan "penugasan khusus di bidang investasi" berupa percepatan agenda hilirisasi industri pertambangan di Indonesia, tidaklah berjalan mulus dan datar-datar saja.. 

Berbagai strategi kebijakan yang dijalankan oleh saudara Bahlil dalam penugasan khusus dari Presiden Jokowi, juga mendapatkan tantangan dan perlawanan dari negara-negara Industri yang telah mapan, yang selama ini, menikmati surplus ekonomi besar, sebagai dampak ekspor mineral mentah Indonesia secara gelondongan ke pasar luar negeri, dimana sebagian besar "user" yang menikmatinya adalah para pemain industri besar di luar negeri.. 

Sikap teguh pendirian Presiden Jokowi untuk tidak lagi mengijinkan "mineral mentah" dipasarkan secara langsung ke luar negeri, mendorong aksi perlawanan dari sejumlah negara maju, yang berusaha melindungi kepentingan industri skala besar di negaranya masing-masing.. Bahkan tekanan tersebut, dibawa oleh negara-negara yang merasa keberatan dengan strategi kebijakan Indonesia ke sengketa WTO.. 

Saudara Bahlil tentunya sadar betul dengan posisinya yang akan menjadi sasaran "serangan", dari kepentingan pemain industri besar yang selama ini menikmati keuntungan berlipat-ganda dari eksport mineral mentah dari Indonesia, namun dengan tekad dan kemampuan leadershipnya yang mumpuni, saudara Bahlil selalu memiliki berbagai macam cara menghadapi setiap kritikan dan masalah yang dihadapi oleh "leading sectornya", ditengah-tengah besarnya atensi dunia internasional yang menyoroti sikap Indonesia yang berusaha menerapkan strategi hilirisasi industri pertambangan di Indonesia..