Cerita tentang PSSI sejak di pimpin oleh Nurdin Halid hingga terpilihnya La Nyalla M. Mataliti sebagai Ketua Umum PSSI bagaikan film dokumenter yang berseri, ntah ending dari ini semua akan menuju kemana?.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah membekukan seluruh aktivitas PSSI dari dunia persepakbolaan nasional sejak hari Jum'at tanggal 17 April 2o15. Konsekuensi atas pembekuan ini seluruh jajaran pengurus dan semua aktivitas yang dalam kendali PSSI tidak diakui oleh negara dan Pemerintah.
Disisi lain, masyarakat  pecinta bola nasional banyak yang salah mempresepikan pembekuaan PSSI ini, bahkan beberapa teman bertanya "Lho PSSI kok dibekukan.... Mas, Anda kan paling kencang bersuara menolak PSSI dibubarkan saat terjadi kekisruhan pasca lengsernya Nurdin Halid?".
Dari berbagai tulisan saya tentang PSSI di Kompasiana, memang 100% menuliskan tentang ketidak-setujuan jika PSSI dibubarkan. Namun untuk sikap Menpora kali ini saya menyatakan 100% setuju. Sebab, Pemerintah yang diwakili oleh Menpora tidak membubarkan PSSI, hal ini dikarenakan sanksi yang tertera dalam Keputusan Menpora sangat jelas bahwa sanksi Administrasi yakni tidak mengakui segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan oleh para pengurus PSSI baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dampak dari pembekuan PSSI ini pun menggulirkan opini bahwa Persepakbolaan Indonesia dalam kondisi darurat dan bahkan bisa-bisa mati sia-sia, terlebih lagi pernyataan-pernyataan para pengurus PSSI dan kroni-kroninya yang selalu menebar ancaman bahwa Indonesia akan terkena sanksi FIFA dan berdampak pada matinya Liga Domestik. Yang pada akhirnya muncul pertanyaan Apakah benar apa yang diucapkan pengurus PSSI dan kroni-kroninya memang benar seperti itu, atau pernyataan itu menyimpan ketakutan akan kehilangan pundi-pundi kekayaan atas dirinya jika tidak menjadi pengurus PSSI lagi.
Meski pengurus PSSI menebarkan ancaman bahwa Indonesia akan mendapatkan sanksi FIFA, lain dengan prediksi saya. Dengan adanya pembekuan PSSI dari Pemerintah, FIFA tidak akan dengan mudah atau bahkan tidak memiliki keberanian untuk memberikan sanksi kepada PSSI.
Prediksi ini dilatar-belakangi berdasar pengalaman dan hikmah dari kekisruhan terdahulu yang menurut saya lebih parah dan layak mendapatkan sanksi dari FIFA saat kekisruhan terdahulu dibanding dengan pembekuaan PSSI oleh Pemerintah yang pada waktu itu Pemerintah sangat jelas dan nyata melakukan intervensi atas kondisi PSSI, mulai dari dilibatkannya Duta Besar Indonesia untuk Swiss yang waktu itu di jabat oleh Djoko Susilo untuk melakukan lobby dan komunikasi dengan FIFA, hingga adanya gerombolan KPSI yang katanya selalu berkomunikasi dengan AFC dan FIFA.
Coba kita bandingkan dengan keterlibatan Pemerintah saat ini yang hanya memberikan sanksi pada pengurus dan seluruh aktivitas sepakbola yang dibawah kendali PSSI, dan mengutus ketua KOI yang juga anggota dari IOC untuk menjalin Komunikasi dengan pihak FIFA.
Jika kita membandingkan kekisruhan PSSI sekarang dengan yang terdahulu, seharusnya FIFA sudah memberikan sanksi pada Indonesia sejak Nurdin Halid memimpin PSSI di akhir-akhir periodenya. Karena Pemerintah menunjukan perannya secara langsung untuk mengintervensi PSSI melalui Duta Besar Indonesia di Swiss.
Namun nyatanya hingga sekarang, FIFA tidak sekalipun memberikan sanksi terhadap Indonesia, begitupun adanya putusan Pemerintah yang membekukan PSSI sepertinya FIFA tidak berani memberikan sanksi apapun terhadap PSSI.
Mengapa FIFA tidak akan berani memberikan sanksi apapun terhadap PSSI, dan kalaupun ada sanksi dari FIFA, itupun tidak akan dibawah 1 tahun bahkan mungkin hanya hitungan bulan dan tidak akan mempengaruhi dunia industri sepakbola Indonesia.
