STNK dan BPKB. Inilah dua dokumen penting yang harus dipegang sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau keduanya hilang; seseorang bakal kesulitan membuktikan kepemilikan kendaraan bermotornya.
Partai politik bisa diibaratkan sebagai kendaraan bermotor. Wajar kalau kemudian muncul frasa; kendaraan politik. Untuk menjadi Caleg, kepala daerah, hingga presiden butuh kendaraan politik.
Gus Dur dan Megawati merupakan dua figur yang sukses menjadi presiden berkat kendaraan politik bernama PKB dan PDIP. Keduanya menjadi Ketua Umum Parpol dan kemudian punya jatah sebagai kandidat presiden. Saat itu, belum berlaku Pilpres secara langsung. Capres dan Cawapres ditentukan oleh keterwakilan anggota DPR di parlemen. Parpol yang meraup banyak suara saat Pemilu berhak mengajukan nama Capres.
Selaku Ketua Umum Parpol, Gus Dur dan Megawati merupakan pemegang STNK dan BPKB tadi. Demikian juga SBY saat maju sebagai Capres pada 2004 dan 2009 lalu. Posisinya sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat menjadikannya sebagai pemegang STNK dan BPKB.
Situasinya berbeda dengan Jokowi. Dia dikenal hebat; lha wong bukan elite PDIP tapi kok bisa dijadikan Capres. Dua kali berturut-turut pula. Mungkin sudah pulungnya Jokowi untuk jadi pemimpin negeri ini. Tapi perlu diingat, Jokowi tidak memegang STNK dan BPKB.
Tidak heran kalau kemudian Ketum PDIP Megawati berujar; Jokowi adalah petugas partai. Gampangnya sih hendak mengingatkan; dik Jokowi naik kendaraan PDIP tapi tidak pegang STNK dan BPKB ya.
Urusan memegang STNK dan BPKB inilah yang membuat gusar Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Moeldoko. Jenderal asal Kediri ini diduga berminat menjadi Capres. Tapi, STNK dan BPKB tak punya. Jalan termudah ialah memindahkan penguasaan kedua dokumen itu dari orang lain kepada dirinya.
“Adanya pendekatan Moeldoko ke sejumlah pengurus Partai Demokrat itu benar adanya. Intelejennya SBY kebetulan tahu juga,” ujar seorang teman yang banyak berkecimpung sebagai periset politik.
Langkah-langkah pendekatan Moeldoko kepada pengurus PD mulanya adalah isu. Begitu bukti-bukti sudah terkumpul dengan baik, isu diubah menjadi informasi kepada publik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lantas menggelar jumpa pers. Pesan kuncinya jelas; ada pejabat istana yang hendak mengudeta dirinya sebagai Ketum PD.
