Di akhir tahun 2019 dunia dikagetkan oleh adanya virus corona atau COVID 19. Virus yang mirip dengan virus MERS ini berasal dari kota Wuhan Cina. Virus ini pertama kali ditemukan di sebuah pasar yang menjual belikan hewan terdapat seorang penjual yang mengalami radang tenggorokan dan mengalami sesak napas. Semenjak itu virus ini merebak mulai dari pasar di Wuhan lalu menyebar ke 1 kota merebak hingga negara. Virus ini mudah sekali berkembang melalui perantara udara dan manusia.
Dunia menghadapi wabah virus corona yang tidak hanya berimbas kepada kesehatan tetapi ekonomi. Perekonomian dunia diperkirakan akan mengalami krisis seperti krisis yang pernah terjadi di tahun 2008 menurut International Monetary Fund/IMF ( 2020 ). Hal ini disebabkan karena berkurangnya intensitas perdagangan antar negara-negara di dunia akibat pembatasan masuk suatu negara akibat virus corona. Berkurangnya perdagangan jual beli antar negara yaitu ekspor impor. Menurut for Economic Co-operation and Development / OECD ( 2020 ) dalam rangka mencegah pengangguran, kestabilan investasi, menjaga arus kas sektor usaha, mendorong konsumsi, dan sebagainya akan diterapkan berbagai kebijakan instrument pajak.
Menurut research DDTC kebijakan pajak yang digunakan yaitu
- Stimulus PPh badan dan PPh pribadi bertujuan untuk meningkatkan arus kas sektor usaha dan rumah tangga, mendukung investasi dan pekerjaan seperti pemotongan tarif, pengembalian dan subsidi pajak.
- flexibilitas administrasi perpajakan yakni tenggat waktu pembayaran/pelaporan, penangguhan pembayaran, dan pemutihan denda/bunga diperpanjang hingga 31 April 2020.
- Jumlah penderita COVID 19, terdapat keterkaitan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah kebijakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Kasus pandemic virus corona yang jumlah angka penderitanya tinggi di negara-negara tersebut, untuk merangsang perekonomian lebih menyukai menggunakan berbagai stimulus pajak.
Indonesia mengalami pandemic virus Covid 19 dari akhir Februari 2020 dimulai dari kota Depok. Pasien pertama terkena karena mengadakan kontak dengan wisatawan asing dari Jepang. Jepang merupakan salah negara yang awalnya mengalami pandemic virus Corona terbesar di dunia. Virus Corona ini berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia yakni banyak pendapatan perusahaan yang berhubungan dengan ekspor impor berdampak besar. Peraturan yang digunakan adalah Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona-19 serta Perppu 1 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona .
Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona-19 berisi:
- penetapkan tanggal 14 Maret 2020 hingga tanggal 30 April 2020 sebagai keadaan kahar (force majeure) dalam sektor pajak oleh pemerintah.
- Penangguhan pelaporan SPT Masa PPh orang pribadi dan pelunasan jika terdapat Kurang Bayar diperpanjang hingga 30 April 2020 tanpa dikenakan denda administrasi
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan Laporan penempatan, realisasi pengalihan dan investasi harta karena mengikuti amnesty pajak batas pelaporan diperpanjang hingga 30 April 2020
- Wajib Pajak mendapatkan relaksasi pengajuan upaya hukum tertentu seperti permohonan keberatan, pengurangan, penghapusan sanksi administrasi atau surat tagihan pajak kedua, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak oleh Wajib Pajak dapat menyampaikan pada hingga tanggal 31 Mei 2020
Melalui Lampiran Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona dijelaskan tentang fasilitas, insentif dan cara penghitungan yakni:
- Fasililitas PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah (DTP) untuk 440 Kelompok Lapangan Usaha (KLU)Wajib Pajak.
- Fasilitas PPh Pasal 22 mengenai Impor yang dibebaskan.
- Pengurangan Besar Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari Januari hingga Desember 2019
- Pengembalian Pendahuluan Pembayaran PPN untuk 102 Kelompok Lapangan Usaha (KLU)Wajib Pajak.
Perppu 1 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan badan menjadi sebesar 22 persen untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021 dimana sebelumnya dalam Pasal 17 Undang-Undang no.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 25 persen, dan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022.
Sebagai salah satu cara untuk mendukung penanggulangan dan penanganan virus Corona di Indonesia dikeluarkan” tool “ pajak melalui Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona-19 dan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona patut disyukuri mengingat beratnya dampak dan kehancuran ekonomi dunia karena penggebluk COVID-19.
INSENTIF PAJAK 2009 VS INSENTIF PAJAK 2020
Pemerintah pernah menempuh kebijakan insentif Pajak Penghasilan PPh 21 di tahun 2009. Saat itu, yang dibebaskan oleh pemerintah yaitu Pajak Penghasilan (PPh) bagi karyawan di industri manufaktur, pertanian (termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perburuan), serta perikanan yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp 5 juta/bulan. Saat itu tarif 5% untuk Pajak Penghasilan PPh 21 bagi karyawan yang penghasilan bruto maksimal Rp 5 juta/bulan.
Penurunan tingkat konsumsi di tahun 2008 dari 5,3% menjadi 4,9% di tahun 2009 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kenyataan yang terjadi di lapangan, stimulus Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya sekitar Rp 300 miliar di tahun 2009. Tidak sampai 5% penyerapannya. Hasil kurang bagus untuk penyerapan stimulus pajak berupa insentif Pajak Penghasilan PPh 21. Diharapkan insentif Pajak Penghasilan PPh 21 tahun 2020 tidak seperti tahun 2009 yang di-anggarkan sebesar 6,5 Triliun tetapi kurang terserap. Insentif Pajak Penghasilan PPh pasal 21 diberikan untuk menjaga konsumsi/daya beli dan mencegah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sehingga kalau pemerintah kembali ingin menerapkan insentif Pajak Penghasilan PPh 21, apalagi dengan skema Ditanggung Pemerintah (DTP), harus melihat data dan pengalaman di tahun 2009. Jangan sampai jauh panggang dari api, sudah ada anggarannya tetapi realisasi dari anggaran Ditanggung Pemerintah (DTP) tidak digunakan/termanfaatkan dengan baik.
