Judul Buku : Revolusi dari Desa (Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya kepada Rakyat)
Penulis : Dr. Yansen, TP., M.Si
Penerbit : Elex Media Komputindo
Tahun Terbit : 2014
Tebal Buku : xxv + 194 hal
ISBN : 978-602-02-5099-1
Malinau adalah kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara, berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Seperti umumnya wilayah perbatasan, Malinau juga menghadapi permasalahan yang, menurut istilah Jansen Tipa Padan, pejabat bupati Malinau saat ini, “Garuda di dadaku, Malaysia di perutku”.
Bukan hanya perintang geografis berupa bentang alam yang sukar, ditambah sarana transportasi serta akses komunikasi minim, Malinau memang terasa alangkah jauh dari Indonesia. Karena itu, meski sering ada perlakuan buruk Negeri Jiran terhadap warga Indonesia, terutama kepada para pendatang atau pekerja gelap, tetap saja penduduk Malinau merasa lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari Malaysia. Mata uang dan bahasa Melayu Malaysia pun karib dikenal di sana.
Wilayah seluas 42.620,70Km, memiliki 15 kecamatan dan 109 desa dengan komposisi 5 kecamatan berbatasan langsung dengan Malaysia, 6 kecamatan di wilayah pedalaman dan 4 kecamatan di perkotaan, Malinau memiliki dua masalah utama berikut:
1. Distribusi hasil dan pembangunan yang tidak merata, terutama karena kondisi geografis.
2. Akses informasi dan pendidikan yang sangat terbatas karena sarana dan prasarana yang minim. Ini akan menyebabkan berkurangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang artinya mengurangi kesempatan menaikkan taraf hidup.
Dua hal tersebut menyebabkan tingginya angka pengangguran dan jumlah warga miskin Malinau. Inilah tantangan yang mesti dihadapi pemimpin daerah di Malinau.
Selama ini, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah yang bersifat sentralistik. Semuanya datang dari atas dan masyarakat bawah hanya sebagai penerima pasif. Selain itu, hampir semua hal menggunakan ukuran-ukuran pusat, dalam hal ini yang disebut “Jakarta” Akibatnya, banyak masyarakat lokal yang kemudian merasa rendah diri dengan budaya sendiri. Kebijakan hidup warisan nenek moyang mereka yang berharga mulai ditinggalkan. Kita lihat, banyak suku Dayak yang malu dengan budaya telinga panjang, lalu memotongnya. Begitu juga adat menghormati pohon dan hutan mulai berkurang karena khawatir dianggap manusia yang tidak mau mengikuti kemajuan zaman.
Beruntung, Malinau kali ini dipimpin oleh Jansen Tipa Padan, seorang yang berlatar akademisi dan memiliki pengalaman teruji sebagai pemimpin daerah yang baik. Berdasarkan pengalaman panjang dan penelitiannya, Jansen menemukan rumus pengelolaan pemerintahan daerah yang dia sebut GERDEMA (Gerakan Desa Membangun). Detail tata laksana pemerintahan berbasis GERDEMA itu dia tuliskan secara detail dalam buku berjudul, Revolusi dari Desa: Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat, diterbitkan oleh Elex Media Komputindo.
Mungkin karena dianggap sebagai buku “pemerintah” atau buku “proyek”, rancangan fisik buku tersebut kurang menarik. Tips-tips atau strategi pengemasan buku terbitan Elex Media yang biasanya cukup prima, kurang diterapkan dalam penerbitan buku ini. Melihat kalimat sub-judulnya pun terasa bahawa buku tersebut tidak disunting secara maksimal.
Seandainya saya hanya melihatnya di jajaran rak toko buku, buku tersebut kurang dapat bersaing karena kemasan fisiknya tidak menarik perhatian. Perhatian saya tertuju kepada buku ini setelah saya mendengarkan paparan sang penulis, Dr. Jansen Tipa Padan di acara bedah buku yang diadakan Kompasiana beberapa waktu lalu. Saya mendengarkan paparan buah pikiran Jansen tersebut secara langsung. Dengan tuturan yang lancar dan gamblang, saya bisa menangkap inti pemikiran beliau yang luar biasa. Sesuatu hal sederhana yang semestinya dilakukan para pemimpin agar dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Namun hal sederhana itu telah nyaris dilupakan atau diabaikan saat ini.
Hal sederhana tersebut adalah kebesaran hati Jansen untuk “mengalah” dan memberikan kepercayaan untuk membagi kekuasaan dan wewenang kepada pemerintahan daerah di bawahnya, dalam hal ini pemerintahan desa. Banyak pemangku jabatan memandang pembagian kekuasaan ini sebagai tanda kelemahan pemerintah karena wewenang mereka berkurang. Namun bagi Jansen, pembagian ini dipandang sebagai cara yang baik agar pekerjaan pembangunan dapat dibantu dan dilaksanakan bersama-sama sehingga seluruh lapisan masyarakat mengetahui apa yang sedang berlangsung, dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki dan keinginan agar program-program pembangunan tersebut berhasil.
Jansen memberikan sekitar 50% wewenang kepada pemerintahan tingkat desa dan dengan kepercayaan itu, pemerintah desa menjadi tahu persis apa yang terjadi dan sedang dilakukan. Sebelumnya, kepala desa yang sebagian besar adalah kepala suku, hanya menjadi orang yang canggung duduk di kursi kantor lurah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan cara Jansen itu mereka bisa berperan aktif dengan peran dan wewenang yang dipunyai dan tugas-tugas yang mereka ketahui pelaksanaannya. Masyarakat juga diberi kebebasan dan kepercayaan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan cara-cara yang mereka kenal, tidak harus mengggunakan standar “Jakarta”.
Pemberian kepercayaan ini sekaligus mendorong masyarakat menggali kembali kebijakan lokal yang berharga dan sesuai dengan kondisi masyarakat, serta menumbuhkan percaya diri masyarakat daerah. Dengan cara itu juga, banyak masalah di daerah bisa diatasi secara lebih cepat dan efisien, didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin membaik. Pada masa pemerintahan jansen telah dibangun tower komunikasi, bandara, dan jalan terusan yang memudahkan akses penduduk ke wilayah Indonesia. Kita optimis, dalam jangka ke depan, masyarakat Malinau akan bisa bilang, “Garuda ada dalam seluruh diriku.”
Strategi yang dipaparkan dalam buku itu sebagian besar merupakan hal yang bisa dibilang, “kita sudah tahu”. Akan tetapi, agar dapat menerapkannya, diperlukan kebesaran hati yang luar biasa dan kebijakan berpikir seorang pemimpin sejati, salah satunya adalah Dr. Jansen Tipa Padan.
