Demokrasi merupakan tonggak penting dalam menjalankan sebuah Negara, karena demokrasi merupakan sebuah wadah untuk menyampaikan kepentingan berbagai pihak. Dalam kerangka demokrasi individu memiliki yang sama dalam mengeluarkan pendapat sehingga kepentingan pihak-pihak terkait dapat terakomordir dalam satu kebijakan yang membawa dampak positif bagi perkembangan Negara.Â
Demokrasi dapat berjalan dengan baik ketika masyarakat berpartispasi aktif dalam mengawal jalanya pemerintahan sehigga pemerintah menjadi transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya.Â
Dalam mengakormodir suara-suara individu yang beragam dan berbeda-beda ini maka diperlukan sebuah wadah yang dapat merangkum semua kepentingan ini dan kemudian menyampaikanya pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan.
Dalam konteks Negara Indonesia salah satu komponen yang dapat mengakoormodir kepentingan ini adalah partai politik, partai politik memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi masyarakat melalui kader-kadernya yang ada pemerintahan contohnya saja yang ada pada kursi parlemen baik sebagai legislative maupun eksekutif, yang kemudian dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan masyarakat luas.Â
Namun yang menjadi permasalahan saat sekarang ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dapat dilihat dari tingginya angka golput di Indonesia yaitu berada pada angka 19,24 % yaitu sekitar 192,83 juta masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih tidak menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka pada akhirnya ini menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Partai politik memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia, karena selain memiliki kewajiban untuk menyampaikan aspirasi masyarakat partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, fungsi dari pendidikan politik sendiri memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi yang mana tidak hanya dalam pemilihan umum tetapi juga dalam hal mengawal jalanya pemerintahan dan kebijakan yang ada sehingga dapat mencapai masyarakat yang partisipatif dan pemerintahan yang baik.Â
Beberapa contoh peranan partai politik yang disalurkan melalui partai politik sepereti mendorong diskusi-diskusi publik yang memiliki nilai yang jelas dan tidak hanya mengarah pada perdebatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan juga partai politik dapat mensosialisasikan bagaimna proses politik itu dapat berjalan dan bagaimana peranan yang dapat diberikan oleh masyarakat dalam prosesnya mulai dalam tahap perumusan, implementasi dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah.
Selain itu peranan partai politik dalam memberikan pendidikan politik haruslah memberikan pemahama berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga Negara, karena terkadang masuyarakat tidak mengetahui apa saja hak dan apa saja kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat cenderung aphatis dan tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya.Â
Ketika masyarakat menyadari akan hak dan kewajiban yang dimilikinya maka ia akan terdorong untuk mengeluarkan pendapat yang nantinya akan bermuara pada pembentukan kesadaran dan partisipasi aktif dalam berpolitik. Perkembangan teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam strategi pendidikan politik yang diadopsi oleh partai politik. Melalui penggunaan media sosial dan platform digital, mereka menyebarkan informasi, membangun kesadaran politik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dengan cara yang lebih inklusif dan merata.
Meskipun peran pendidikan politik oleh partai politik menawarkan potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.Â
Misalnya, rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat serta masalah transparansi dan akuntabilitas di dalam partai politik itu sendiri. Tindak lanjut yang tepat termasuk menguatkan mekanisme evaluasi, meningkatkan akses terhadap pendidikan politik, dan meningkatkan kerjasama antara partai politik dan lembaga pendidikan.Â