Membaca Kompas Cetak hari ini, Kamis 28 Januari 2010 dimana DPR setujui UN 2010, membuat saya tersulut untuk membuat sebuah tulisan dari sudut pandang seorang pendidik. Bagi saya UN tahun ini harus benar-benar diawasi agar pelaksanaannya tak menyimpang dari apa yang telah digariskan. Saya masih percaya, masih banyak aparat negara dan juga pejabat Depdiknas yang masih memiliki amanah yang tinggi untuk menyelenggaran Ujian nasional yang benar. Benar secara sistemnya dan benar pula dalam pengaplikasiannya di lapangan.
Mari kita baca kompas hari ini:
Komisi X DPR menyetujui pelaksanaan Ujian Nasional 2010 sesuai jadwal. Penyelenggaraan ujian nasional pascaputusan kasasi Mahkamah Agung dinilai tetap bisa dilaksanakan dengan perbaikan-perbaikan. Pengawasan ujian nasional pun diminta ditingkatkan.
Demikian keputusan dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Rabu (27/1). Ketua Komisi X Mahyuddin mengatakan, Ujian Nasional (UN) 2010 tetap dilaksanakan meskipun masih ada fraksi-fraksi yang tidak sepakat soal formulasi pelaksanaan UN.
Komisi X juga menuntut adanya perbaikan metodologi dan formula UN tahun 2011. Untuk itu, Komisi X juga dilibatkan untuk mengkaji perbaikan UN pada masa mendatang.
Mendiknas mengatakan, metode evaluasi UN paling banyak sisi positifnya dibandingkan dengan metode evaluasi lain. ”Karena UN hanya salah satu metode evaluasi prestasi anak dan sekolah, ke depannya bisa dikaji ulang,” ujarnya.
Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah terbuka untuk mengevaluasi pelaksanaan UN. Untuk tahun ini, pengawasan UN terus ditingkatkan. Pemerintah juga berkomitmen melakukan intervensi yang dibutuhkan seusai pelaksanaan UN di sekolah atau daerah tertentu yang belum mencapai hasil UN sesuai standar.
Bila kita membaca kompas di atas, nampaknya sudah jelas bahwa DPR telah menyetujui pelaksanaan UN dengan meng-acc anggarannya dan mendiknaspun telah melakukan komitmen untuk melakukan intervensi bagi daerah yang hasil UN-nya belum mencapai standar.
Bagi saya sebagai seorang pendidik yang setiap tahun bertugas menjadi pengawas UN dan di roling ke sekolah lain, hanya bisa berharap semoga semua sekolah mampu untuk berlaku jujur dalam pelaksanaan UN. Jangan biarkan kejujuran lepas hanya karena ingin sekolahnya lulus 100%. Bila nanti ada anak yang tak lulus, masih ada kesempatan untuk ulangan perbaikan, dan disanalah para pendidik yang ditunjuk bertugas untuk melakukan pembinaan kepada para peserta didiknya yang nilai UN-nya masih belum standar.
Kita pun berharap tak ada lagi korban UN yang diperlakukan tidak adil. Depdiknas sebagai penyelenggara UN harus mampu mengayomi semua pihak dan jangan sampai terkesan "cuci tangan" dengan permasalahan yang ada.
Semoga di tahun ini, dengan mendiknas yang baru, Prof. Dr. Mohamad Nuh dan dibantu oleh wakil mendiknas bapak Prof. Fasli Jalal membuat depdiknas lebih berbenah diri dan menata ulang sistem penyelenggaran UN yang benar dan jurdil, jujur dan adil. Kita pun berharap, agar wakil-wakil rakyat d DPR sana tidak hanya asal menyetujui saja usulan pemerintah dalam penyelenggaraan UN, tetapi lebih kritis lagi dalam mengkritisi masalah UN secara transparan. Saya masih tetap percaya, bahwa anggota DPR yang terhormat akan sanggup melakukannya. Bila hati nurani mereka benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan partai politik.
