Penyelengaraan pilkada serempak
Penyelengaraan pemilu serempak, merupakan gagasan baru yang di ciptakan pemerintah. Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan yang hadir dari kalangan masyarakat bahkan tidak hanya masyarakat, pemerintah sendiripun merasa bingung akan adanya pemilu serempak yang di selenggarakan oleh KPU.
Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, pilkada serempak gelombang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 9 desmber 2015, glombang ini untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki jabatan akhir (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016.
Lalu gelombang kedua dilakukan pada febuari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan seluruh daerah yang akhir masa jabatannya jatuh pada ttahun 2017.
“sedangkan gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 dan AMJ tahun 2019,” ucap Husni. Tahapan pilkada serentak 2015 ini diawali dan ditandai dengan pnerimaan data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara serentak.
DAK2 ini untuk pertama kalinya digunakan sebagai dasar bagi penentuan prosentase syarat dukungan calon perseorangan lebih awal mempersiapkan diri. Husni menambahkan, model pemilihan serentak ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia.
Namun nampaknya pilkada serentak yang akan di selengarakan ini akan mengalami beberapa keganjalan dalam prosesnya, seperti yang dijelaskan oleh salah satu tokoh penting pemerintah ini. “selalu akan ada pemilu, pemilu kita pilkada serentak. Bayangkan pilkada serentak, sebagai ketua umum parpol terbesar saya sendiri mumet,” ucap Megawati saat memberikan kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lembanas). Jakarta. Kamis (27/5/2015).
Selain itu ketua umum PDIP ini pun mengaku bingung dengan aturan dan kepastian keamanan yang belum bisa memberi jaminan, Megawati juga mengaku sudah bertanya langsung dengan pihak kepolisian mengenai kesiapan mengawal jalannya Pilkada serentak, dan jawaban dari kepolisian itu justru membuatnya pusing.
“ Bagaimana enggak mumet, biayanya belum ada, maju mundur. Tanya ke polisi, potensi keamanan engak siap, kenapa engak siap karena jumlahnya 450 ribu (personel polisi).” Jelas Megawati.
Pakar Arie Sudjito, pesimitis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serantak bisa menciptakan perubahan. Alasannya, penyelenggaraan pilkada serentak tidak akan membuahkan struktur kekuasan yang lebih baik di daerah. Arie pun memperkirakan sederet personal lama, seperti konflik sengketa pilkada, saling gugat antar-konstestan, dan terpilihnya kepala daerah yang tidak kompeten, akan tetap bermuculan. Menurut dia, residu proses demokarasi ini tetap berpotensi muncul meskipun sistem di daerah telah berubah.
“ Sebab, sistem pemilu baru, tapi partai politik tidak bernanah,” ujarnya.
