Menilik Kebijakan Energi Negeri Jiran

Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara cepat dan membentuk banyak aspek dari prospek ekonomi dan energi global. Jumlah konsumsi energi di kawasan ASEAN juga diprediksi akan berlipat ganda di tahun 2040 dan ini juga berlaku bagi negara Malaysia. Malaysia menjadi salah satu negara di ASEAN yang mengalami peningkatan dalam kemajuan teknologi dan lokasi energi yang sangat besar. Malaysia menyadari bahwa sumber energi yang cukup dan terjamin merupakan faktor kunci dalam menjaga keamanan dan pertahanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia mengambil pendekatan yang holistik dan terpadu dalam menghadapi ancaman keamanan nasional, termasuk ancaman di sektor energi.

          Hampir mirip dengan Indonesia, kebijakan energi Malaysia mengutamakan penggunaan sumber energi bersih dan terbarukan (EBT), misalnya energi yang bersumber dari matahari, angin dan biomassa. Kebijakan energi Malaysia juga mendorong pengembangan teknologi energi yang ramah lingkungan dan efisien, serta mempromosikan penghematan energi dan peningkatan efisiensi energi. Untuk itu, dalam merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut keamanan pasokan energi nasional, pemerintah fokus pada konservasi lingkungan, keberlanjutan, konsumsi sumber daya yang efektif, dan penyediaan layanan berkualitas tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Malaysia juga telah berupaya untuk mengembangkan dan mempromosikan penggunaan sumber daya terbarukan, di samping juga mensubsidi harga produk minyak bumi ditengah kenaikan harga global (Syaifuddin Yana, 2021).                                            

          Dalam bidang kerjasama, Malaysia menjalin kerjasama dengan beberapa negara termasuk Singapura, Brunei, dan Indonesia. Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia menjelaskan arah kebijakan energi dan pertahanan negara Malaysia mencakup dua hal utama yaitu memperkuat dan merevitalisasi inisiasi yang disebut dengan Asean Power Grid. Asean Power Grid merupakan jaringan lintas negara yang ditujukan untuk memperkuat kedaulatan energi utamanya di kawasan ASEAN. Selain itu, kerjasama yang dilakukan Malaysia dengan negara sahabat juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama terkait power dan renewable energy (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015). 

          Pada tahun 2030, pemerintah Malaysia menargetkan sebesar 5% penggunaan energi terbarukan sebagai kebutuhan energi nasional. Nawacita tersebut telah diupakan oleh pemerintah Malaysia sejak tahun 2012 dengan membentuk otoritas pengembangan energi terbarukan pada tahun 2012 untuk mengatur dan mengembangkan energi terbarukan. Selanjutnya pada tahun 2016 pemerintah Malaysia juga mempersiapkan teknologi energi terbarukan termasuk di darat dan laut. Adapun untuk mewujudkan aspek pengawasan yang optimal pada potensi energi terbarukan di laut, pemerintah Malaysia juga telah membentuk direkktur otoritas nasional yang bertugas mengawasi potensi energi terbarukan (Sihombing, 2022).

          Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengimplementasikan kebijakan energi dan pertahanan negara. Salah satu tantangan yang signifikan adalah terjadinya konflik kepentingan antara sektor energi dan lingkungan, di mana beberapa proyek energi terbarukan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia perlu melakukan koordinasi yang baik antara sektor energi dan lingkungan untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam menghadapi tantangan ini dan mengoptimalkan pengelolaan energi demi tercapainya kepentingan nasional.