Pada Maret nanti infeksi Covid-19 di tanah air yang diumumkan secara resmi akan genap berusia satu tahun, tetapi sampai saat ini tanda-tanda pandemi akan berakhir masih juga belum tampak. Sebetulnya ada secercah harapan dengan adanya vaksin yang telah ditandai vaksinasinya dengan penyuntikan pada Presiden Jokowi, tetapi adanya vaksin tersebut masih saja menuai pro kontra. Penerapan di lapangan ternyata tidak semudah yang dibayangkan, tidak sedikit pihak-pihak yang masih menolak vaksinasi tersebut, baik tokoh nasional maupun masyarakat jelata.
Pada suatu hari pada pertemuan informal di lingkungan sekitar rumah saya berbincang-bincang ke sana ke mari dengan seorang bapak setengah baya. Dan perbincangan itu sampailah pada masalah vaksinasi Covid-19.
Pak Jum, demikian saya biasa memanggil, kurang lebih menyampaikan bahwa dia tidak akan mau divaksin apapun yang akan terjadi. Pak Jum tidak tahu baca tulis ini mengaku siap untuk menanggung segala resiko dari sikapnya itu. Jika harus didenda, ia siap di denda. Jika harus dihukum, ia siap dihukum. Perkara hidup dan mati ia serahkan pada yang di atas, tetapi untuk vaksin ia tidak akan pernah mau untuk melakukan.
Saya pada saat itu sempat berfikir, apa yang menyebabkan bapak ini bersikap demikian? Ah, mungkin karena tingkat pendidikan.
Sekitar beberapa hari lalu beredar instruksi dari Cabang Dinas tempat saya bekerja untuk mendata semua pegawai yang akan didaftarkan untuk vaksinasi. Saya segera berkoordinasi dengan Kepala Kantor berkaitan dengan siapa saja yang akan dimasukkan daftar. Kepala Kantor menyampaikan bahwa semua harus di data tanpa terkecuali. Hal itu sama dengan instruksi dari Cabang Dinas yang juga saya hubungi belakangan.
Surat edaran dari Cabang Dinas pun diinfokan di group. Saya beri pesan tambahan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Kepala maka semua pegawai di kantor kami akan didaftar tanpa terkecuali.
Setelah itu pesan singkat pun segera menyerbu group dan jaringan pribadi saya. Banyak pegawai meminta untuk tidak didaftar dengan berbagai alasan. Ada yang karena cenderung bertekanan darah tinggi, cenderung bertekanan darah rendah, punya riwayat stroke, menyusui, dan lain-lain sampai juga ada yang beralasan karena berencana hamil.
Kondisi itu pun saya sampaikan ke Cabang Dinas. Semua pegawai dikantor memang saya daftarkan, tetapi ada banyak yang beralasan sakit. Cabang Dinas tetap bersikukuh semua harus didaftarkan.
Lalu pada hari berikutnya masuklah informasi dari Cabang Dinas berkaitan dengan para pegawai yang berkeberatan untuk dimasukkan daftar vaksinasi. Bagi pegawai yang tidak mau divaksin dimohojn untuk membuat surat pernyataan dan ditandatangani. Ajaib, ternyata tidak ada satupun yang berani untuk tanda tangan.
