Praktik korupsi memang masih menjadi momok dan belum bisa dihilangkan di Indonesia. Hal itu terlihat dari banyaknya kepala daerah, birokrat, elite politik sampai dengan menteri yang tersangkut kasus rasuah tersebut.
Secara internasional, parahnya korupsi di tanah air juga bisa dilihat dari peringkat Indek Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) atau Corruption Perception Index terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga Transparency Internasional. Berdasarkan IPK 2020 yang dirilis pada situs Transparency.org skor IPK Indonesia adalah 37 dan berada pada peringkat ke 102 dari 180 negara.
Dengan perolehan skor IPK 37 dan peringkat 102 tersebut berarti IPK Indonesia menurun dari tahun sebelumnya yang mana memperoleh skor 40 dan berada pada ranking 85 dari 180 negara. Yang lebih memalukan lagi tahun ini IPK Indonesia jauh di bawah Timor Leste. Negara kecil bekas provinsi Indonesia itu berada 16 tingkat di atas Indonesia dengan skor IPK 40.
Selain peringkat IPK, berkaitan dengan korupsi ternyata penilaian pegiat opini terhadap kinerja Presiden Jokowi juga bisa dibilang kurang bagus. Hal itu terlihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Survei LSI yang dilakukan terhadap responden akademisi, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masa, serta media masa menunjukkan 70 persen lebih atau 73,9 persen dari mereka menilai Presiden Jokowi menunjukkan kinerja yang tidak semakin baik dalam mencegah korupsi.
Dilansir Kumparan.com, 07 Februari 2021, dari hasil survei yang dilakukan LSI pada Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 tersebut menunjukkan 32,8 responden menilai kinerja Presiden Jokowi dalam mencegah korupsi semakin buruk dari sebelumnya, sedang 41,1 persen menilai tidak ada perubahan. Dari 1.008 responden yang disurvei LSI tersebut hanya 25,8 persen responden yang menilai kinerja Presiden Jokowi dalam mencegah korupsi semakin baik. Sedang 0,3 persen responden tidak menjawab.
Pada bidang yang lain dari survei dengan responden yang sama menampilkan Presiden Jokowi mendapatkan penilaian lebih positif dari segi menghadapi keluhan masyarakat terhadap layanan publik. Dari sektor itu 32,2 persen responden menilai kinerja Presiden Jokowi semakin baik, 20,4 persen menilai semakin buruk, sedang 46,9 persen menyatakan tidak ada perubahan.
Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa masalah korupsi masih menjadi PR besar bagi penyelenggara negara. Semoga ke depan ada langkah nyata dan perbaikan signifikan di sana...I]
