Memasuki bulan Desember, perhatian publik biasanya tertuju ke Jakarta. Sejak aksi demo besar-besaran pada 2 Desember 2016 berkaitan dengan kasus penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dikenal dengan Aksi 212, setiap tahunnya selalu diadakan reuni 212 di Monas pada tanggal yang sama.
Aksi tersebut sering kali mengundang perhatian karena selalu dihadiri oleh banyak massa. Karena berkaitan dengan banyak massa pula, biasanya aksi ini juga mengundang perhatian pihak keamanan.
Untuk tahun ini, sepertinya reuni tidak dilaksanakan di Monas seperti biasanya. Berdasarkan informasi yang menyebar melalui poster - poster di media sosial, diganti dengan dialog yang melibatkan 100 tokoh dan Habib Rizieq. Acara itu akan disiarkan secara live streaming di Front TV.
Nah yang perlu mendapat perhatian tidak hanya Reuni 212, diawal Desember ini juga ada momen yang tidak boleh dianggap sebelah mata di ujung timur Indonesia, Papua. Karena pada tanggal 1 Desember disana pihak keamanan menyebutnya sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).Â
Sementara pihak yang pro kemerdekaan Papua menganggapnya sebagai hari kemerdekaan Papua atau embrio negara Papua. Pada momen - momen Desember ini biasanya akan ada upacara atau peringatan dari Organisasi Papua Merdeka atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Atau bisa juga demo-demo yang berujung pada kericuhan dan perusakan.
Demo yang berujung kericuhan untuk tahun ini misalnya terjadi pada Jum'at, 27 Nopember 2020 kemarin. Ratusan massa menyuarakan aspirasi Papua Merdeka di Sorong, Papua Barat. Dalam demo tersebut mereka juga mengibarkan bendera Bintang Kejora yang selama ini menjadi bagian simbol dari aspirasi Papua Merdeka.
Pihak kepolisian  pun berusaha membubarkan demo dengan pengibaran Bintang Kejora tersebut. Kericuhan pun pecah. Dilansir Pikiran-rakyat.com, 27 Nopember 2020, empat polisi dan satu wartawan luka-luka dalam peristiwa itu.
Yang perlu diwaspadai juga tidak jarang pada momen sekitar 1 Desember ini akan ada kekerasan fisik atau teror dari KKB. Seperti misalnya yang terjadi pada tahun 2018, dimana belasan Karyawan Istaka Karya yang sedang mengerjakan pekerjaan Jalan Trans Papua dibantai oleh mereka.
Kedaulatan Indonesia atas Papua sebetulnya sudah final dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. PBB pun juga sudah mengakui hasil itu dengan Resolusi 2504. Maka Papua bagian dari Indonesia tidak bisa lagi diganggu gugat.
NKRI harga mati. Mari saling bahu membahu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dan negara ini dari perpecahan dan pertikaian. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia selamanya...I]