Saat ini sedang marak polemik masalah Baliho Imam Besar FPI, Habib Rizieq, yang diturunkan oleh TNI di Jakarta dan sekitarnya. Bagi pihak yang pro apa yang diinstruksikan oleh Pangdam Jaya, Dudung Abdurrachman, ke anak buahnya itu adalah sebuah tindakan tepat untuk menertibkan dan menjalin persatuan dan kesatuan.
Sedang pada pihak yang kontra apa yang dilakukan TNI tersebut bukan pada tempatnya, karena penertiban seperti itu bukanlah ranah TNI, tetapi lebih pada Satpol PP. Sedang dari pihak TNI sendiri beralasan penertiban itu terpaksa dilakukan oleh pihaknya karena selama ini sudah ditertibkan oleh Satpol PP, tetapi tetap dipasang lagi.
Masalah polemik Baliho ini pun bergulir panjang, sampai-sampai Pangdam Jaya Dudung Abdur Rahman mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan pembubaran FPI. Selain Baliho, Pangdam Jaya juga menyatakan FPI akan ditindak tegas jika tetap melaksanakan reuni 212.
Memang sejak demo besar-besaran berkaitan dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok setiap tahun di Monas diadakan reuni bertajuk reuni 212 oleh beberapa elemen masyarakat. Reuni yang biasanya dihadiri oleh banyak massa tersebut biasanya dilakukan tanggal 2 Desember.
Nah, yang perlu diwaspadai oleh TNI dan semua elemen bangsa, pada bulan Desember selain ada reuni 212, di ujung timur Indonesia, Papua, juga ada suatu even yang berbahaya, yakni ulang tahun Organisasi Papua Merdeka yang biasanya dilakukan pada tanggal 1 Desember. Bagi mereka yang pro kemerdekaan Papua, tanggal 1 Desember ini dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.
Pada sekitar perayaan 1 Desember tersebut tidak jarang ada teror dari OPM atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau ajakan perkumpulan masa oleh organisasi atau elemen separatis di Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Salah satu teror yang memakan jumlah korban yang cukup besar adalah pada momen perayaan Desember 2018.
Pada saat itu KKB membunuh belasan pekerja PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan pekerjaan jalan Trans Papua. Sedikitnya 17 karyawan dilaporkan tewas dibantai pada waktu itu.
Segala pelanggaran hukum dalam bentuk apapun dan sekecil apapun memang perlu ditindak, termasuk pemasangan baliho yang tidak pada tempatnya. Tetapi polemik tentang hal itu sebaiknya segera kita akhiri dan diserahkan pada pihak yang semestinya.
Di luar masalah itu masih ada masalah-masalah lain yang sangat berbahaya dan mengancam integritas bangsa. Termasuk di dalamnya masalah Papua tersebut yang sebetulnya telah diakui status kedaulatannya dalam wilayah NKRI oleh PBB lewat resolusi nomor 2504.
NKRI harga mati. Indonesia selamanya...I]
