Jangan Biarkan Pendidikan dan Kesehatan Jadi Komoditas Pasar
Jika kita masih ingin menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai barang publik dan tidak berubah menjadi komoditas pasar, maka tidak ada pilihan lain selain mengalokasikan dana lebih banyak untuk keduanya. Mungkin terdengar sadis mengingat masih banyaknya kasus korupsi di dua sektor tersebut namun harus dipahami jika pendidikan dan kesehatan  adalah dua sektor dimana pemerintah harus terlibat langsung. Pendidikan dan layanan kesehatan adalah dua faktor terpenting yang menentukan pertumbuhan dan pembangunan suatu negara secara keseluruhan. Populasi yang terdidik dan sehat sangat penting bagi suatu negara untuk sejahtera dan bersaing secara global.
Pendidikan adalah fondasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tenaga kerja yang terdidik sangat penting untuk inovasi dan produktivitas. Ini membantu individu memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam perekonomian modern. Selain itu, penduduk yang berpendidikan tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pelayanan kesehatan juga penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penduduk yang sehat akan lebih produktif dan mampu berpartisipasi dalam angkatan kerja. Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas sangat penting untuk mengurangi beban penyakit dan meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Berinvestasi di bidang pendidikan dan layanan kesehatan juga dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Pendidikan dan layanan kesehatan adalah dua cara paling efektif untuk memutus siklus kemiskinan. Dengan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk sukses, pendidikan dapat membantu mengangkat mereka keluar dari kemiskinan. Demikian pula, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dapat membantu mengurangi beban penyakit dan meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan, sehingga dapat membantu individu dan keluarga keluar dari kemiskinan.
Selain itu, pendidikan dan layanan kesehatan yang baik juga dapat membantu mengurangi kesenjangan. Pendidikan dan layanan kesehatan sangat penting untuk memberikan peluang bagi individu untuk sukses, apa pun latar belakang mereka. Dengan memberikan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas kepada seluruh individu, suatu negara dapat membantu mengurangi kesenjangan dan mendorong mobilitas sosial. Kesimpulannya, investasi di bidang pendidikan dan layanan kesehatan sangat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara secara keseluruhan. Populasi yang terdidik dan sehat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan. Dengan berinvestasi di bidang-bidang ini, negara-negara dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil bagi semua orang.
Masalahnya, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih belum mencukupi. Pasti banyak yang mengira jumlah Rp660,8 triliun atau 20 persen dari APBN pada 2024 untuk  pendidikan dan Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari APBN untuk kesehatan adalah anggaran yang besar dan cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Nyatanya tidak. Saat rapat dengan Komisi X DPR RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan jika institusinya hanya mengelola Rp 98,9 triliun anggaran pendidikan.
"Belanja negara 2024 sebesar Rp 3.325 triliun sebanyak 20% untuk fungsi pendidikan atau Rp 665 triliun, Kemendikbud mengelola 15% atau Rp 98,9 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, dikutip dari CNBC, Rabu (22/5/2024). Ternyata, anggaran pendidikan sebesar 665 triliun, 346,5 triliun  ditransfer ke daerah untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur sipil. Dengan uang 98,9 triliun pemerintah ditekan untuk menggratiskan sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi?  Hampir tidak mungkin.Â
Untuk kesehatan, kondisinya juga mirip. Dengan angka 186 triliun pemerintah ditekan untuk menggratiskan biaya kesehatan bagi 300an juta rakyatnya, meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pendidikan gratis bagi dokter spesialis? Kemungkinannya kecil bisa terwujud.  Jalan satu-satunya dengan menambah anggaran. Dan itu harus dari pemerintah dengan menggunakan uang dari pungutan pajak. Kenapa? Jika tidak maka, kemungkinan besar, pemerintah akan mengambil langkah untuk me-liberalisasi bidang pendidikan dan kesehatan. Dua barang publik yang seharusnya terjangkau bagi semua orang baik kaya maupun miskin akan berubah jadi barang komoditas  pasar yang, tentu saja, harganya akan mengikuti skema permintaan dan penawaran. Jika sudah berada pada kondisi seperti itu, tidak semua warga negara  mampu menjangkaunnya.
