BPJS Naik, Solusi atau Komersialisasi?

BPJS segera naik seratus persen lebih. Lalu reaksi masyarakat pun menyeruak diberbagai media. Banyak bermunculan komentar-komentar. Tetapi rata-rata memprihatinkan mengapa untuk sehat, rakyat harus menanggung beban sedemikian rupa. Tidak adakah managemen yang lebih indah dari pada menaikkan ongkos pungutan dari masyarakat seperti yang sedang berlangsung sekarang ini ?

Pembiayaan kesehatan memang tidak murah. Besar, mahal, dan membutuhkan perangkat infrastruktur kesehatan yang berbiaya super tinggi.  Namun layak dan patutkah ketika investasi untuk hidup sehat ini harus ditanggung rakyat dengan model arisan, iuran, pungutan dengan nama yang sedikit bagus ; BPJS ? 

Lalu dimanakah andil negara dan pemerintah sebagai pengendali kebijakan dalam memecahkan masalah ini, bukan sekedar melemparkan bebanya kepada rakyat melalui iuran (dan apalagi terus meninggi nilai iurannya ) ? 

Agak sedikit tertohok rasanya ketika kenaikan iuran BPJS dikaitkan dengan kondisi kolapsnya keuangan dimana BPJS terancam diambang kebangkrutan bila iuran tidak segera dinaikkan. 

Kondisi kolaps semacam ini mengindikasikan perencanaan yang kurang matang. Studi dan kajian yang melenceng dari realita dan kondis riil dimasyarakat khususnya bidang kesehatan. 

Asuransi kesehatan, tentu akan beda jauh dengan asuransi kecelakaan. Artinya kondisi suplay dan demand diantara keduanya jelas jauh berbeda. Sehingga mempolakan asuransi kesehatan dengan mengkopi paste asuransi seperti asuransi kecelakaan, dan asuransi lainnya mungkin tidaklah tepat dan salah paham. 

Peta permintaan akan kebutuhan sehat rakyat Indonesia jauh lebih besar dibanding suplay pendapatan yang akan diperoleh dari iuran rakyat melalui iuran BPJS. Wajar saja bila akan terjadi goncangan keuangan karena memang permintaan akan jauh lebih besar dari suplay yang ada.

Sayangnya solusi yang diambil dalam rangka memecahkan persoalan tersebut adalah menaikkan iuran  peserta BPJS. Memang cara paling gampang menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara menaikkan  tarif. 

Tetapi, menjadi pertanyaan ketika disisi yang berbeda pemerintah sedang gencar-gencarnya bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya diberbagai bidang. 

Naik seratus persen memang solusi cepat, tetapi beban yang harus ditanggung masyarakat tentunya juga menjadi semakin berat. Belum lagi aspek pelayanan kesehatan yang selama ini diberikan pun kadang masih jauh dari harapan. 

Konsentrasi pemerintah diera Presiden Joko Widodo periode ke dua ini adalah menggeser pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia. Artinya, pembangunan sumber daya manusia akan menjadi porsi terbesar untuk diprioritaskan ketimbang pembangunan infrastruktur yang sudah dikerjakan pada era Presiden Joko Widodo periode pertama.