[caption id="attachment_135662" align="aligncenter" width="640" caption="Kolibri Penghisap Pulsa"][/caption] . Setelah melihat JLC TV One Rabu malam (12/10/2011) kemaren saya benar-benar muak dengan pernyataan orang-orang yang mewakili Kemenkominfo, BRTI, Operator dan Content Provider sehubungan dengan kasus pencurian pulsa. Sepertinya mereka tetap tidak mau tahu bahwa kasus penyedotan pulsa sudah menjadi epidemi. Pihak Kemenkominfo menyatakan sudah melakukan tindakan, BRTI sudah membenahi, Operator tidak tahu dan Content Provider menyatakan tidak melakukan. Sesungguhnya tidak ada kata-kata yang tepat untuk mereka berempat kecuali kata "Preeettt !". Apa yang mereka sampaikan jelas bertentangan dengan kenyataan yang dialami jutaan pengguna ponsel. Dilihat dari modus operandi penyedotan pulsa yang terakhir, tidak ada kiat apapun yang bisa efektif untuk mencegah pencurian pulsa. Bagaimana tidak ? Modus operandi terbaru yang mereka gunakan begitu kasar. Pulsa kita sudah berkurang hanya dengan menerima SMS tanpa perlu membukanya. Dan jika tidak segera melakukan unreg maka kita sudah dianggap berlangganan. Padahal melakukan unregpun juga bukan perkara mudah. Umumnya pemilik hp baru sadar setelah kehilangan pulsa dalam jumlah banyak. Ini sudah beberapa kali saya alami. Saya sendiri punya sebuah counter pulsa dan sudah banyak pelanggan dari kalangan pembantu, tukang bangunan, sopir dan lain-lain yang mengeluh pulsanya tiba-tiba hilang padahal mereka tidak mendaftar apapun dan belum memakainya. Tentu saja kami tidak bisa memberikan solusi yang efektif kecuali dengan mengganti simcard. Itupun tetap tidak ada jaminan bahwa nomor baru mereka akan lolos dari pencurian pulsa. Dari semua yang hadir hanya empat pihak di atas yang terkesan tidak peduli dengan keresahan yang timbul di kalangan masyarakat sehubungan dengan kasus pencurian pulsa ini. Dan kali ini tumben-tumbennya ada anggota DPR yang suaranya enak didengar. Ini beberapa pernyataan pihak-pihak yang menentang pencurian pulsa (kurang lebihnya mohon maaf): Fery Kuntoro: "Saya sudah melakukan unreg. Sudah berkali-kali melakukan unreg tetapi selalu dijawab "maaf saat ini sistem sedang tidak tersedia" (yang kemudian dijawab oleh pihak content provider bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan unreg. Dengan menyatakan bahwa pihaknya punya catatan yang bisa dijadikan bukti yang sudah diserahkan kepada polisi. Pokoknya preett ... !). "Pulsa saya sudah dipotong, masak saya mau dihukum lagi ?" (soalnya dia dituntut balik oleh content provider). David Tobing: "Saya punya data tentang PT ini. Ternyata ada purnawirawan jenderal di belakangnya." Teguh Juwarno: "Kenapa Kemenkominfo tidak melakukan tindakan. Ada apa ini?". Max Sopacua : " Tadi BRTI bilang itu adalah kreasi anak bangsa. Mana ada kreasi yang bikin rakyat resah begini. Harus dibentuk panja untuk meminta pertanggungjawaban Kemenkominfo!". Permadi : "Setelah dirampok habis-habisan dengan berbagai peraturan, kini rakyat kembali dirampok. Yaitu dengan pencurian pulsa. Panja DPR tidak usah dibentuk. Pasti mereka akan disawer (disuap). Saya mantan anggota DPR. Saya tahu itu. Makanya kasus-kasus besar yang ada di DPR masuk angin semua. Itu karena panjanya sudah disawer" (Tokoh supranatural ini rupanya menikmati profesi barunya sebagai tukang nggebugin DPR). "Kasus ini susah diusut karena pelakunya bukan mafia. Tapi gerombolan mafia. Jadi mafia yang satu bekerja sama dengan mafia yang lain saling melindungi. Ya seperti mereka ini (maksudnya mungkin kemenkominfo,BRTI,operator dan content provider)". Sudah lah Pak Menteri sama BRTI. Hentikan saja segala bisnis SMS preimum itu. Tidak akan ada rakyat yang menitikkan air mata untuk ini. Kecuali mungkin hanya kalian berempat saja ! . Wallahu 'Alam Bishawab ...
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H