Mohon tunggu...
Wida Reza Hardiyanti
Wida Reza Hardiyanti Mohon Tunggu... Ilmuwan - Peneliti dan konsultan

Berkarir sebagai peneliti ekonomi, hukum, dan sosial. Saat ini aktif sebagai konsultan dalam beberapa proyek penelitian dan pembangunan ekonomi. Hobi menulis, membaca, menonton film, dan bercengkrama bersama keluarga.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Terulang Lagi, Problem PPDB Sistem Zonasi di Tahun Ajaran Sekolah Baru

28 Juli 2023   05:35 Diperbarui: 28 Juli 2023   11:15 149
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tulisan ini merupakan tanggapan atas Polemik PPDB Zonasi di Pulau Bangka dan Pangkalpinang

1. Melihat Realitas Polemik PPDB Zonasi di Pulau Bangka dan Pangkalpinang

Permasalahan PPDB zonasi di Pulau Bangka dan Pangkalpinang tidak dapat dipandang sebelah mata. Aksi protes yang dilakukan oleh orang tua dan wali siswa baru yang tidak lolos seleksi menjadi gambaran nyata betapa pentingnya masalah ini bagi masyarakat di sana.

Terlebih lagi, jumlah siswa yang tidak diterima di beberapa daerah, seperti Koba di Kabupaten Bangka Tengah, menunjukkan bahwa situasi ini bukanlah isu sepele yang bisa diabaikan.

Fakta bahwa tidak ada sekolah swasta di Koba menjadi hambatan besar bagi calon siswa yang tidak lolos PPDB. Akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut menjadi terbatas dan mempengaruhi masa depan mereka. Begitu juga di Pangkalpinang, di mana banyak calon siswa juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan tempat di sekolah negeri.

2. Identifikasi Masalah dan Akar Permasalahan PPDB Zonasi

Untuk menemukan solusi yang tepat, kita perlu mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan kontroversi dalam pelaksanaan PPDB zonasi. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Kebutuhan Ruang Kelas dan Kualitas Guru: Dalam beberapa daerah, seperti Koba, penambahan ruang kelas dan ketersediaan guru menjadi permasalahan utama. Jumlah siswa yang tidak tertampung melebihi kuota sekolah menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah calon siswa dengan fasilitas dan sumber daya yang ada.

b. Transparansi dan Integritas Proses PPDB: Adanya kecurangan dalam proses pendaftaran menjadi ancaman serius bagi keadilan dalam PPDB zonasi. Diperlukan tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini agar proses seleksi benar-benar berlangsung secara adil.

c. Keterbatasan Pilihan Sekolah: Tidak adanya sekolah swasta di beberapa daerah, seperti Koba, menyulitkan calon siswa yang tidak lolos PPDB. Dibutuhkan solusi untuk mengatasi keterbatasan pilihan sekolah agar setiap anak memiliki akses pendidikan yang setara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun