Assalammualaikum. Wr. Wb
Karena dalam surat, anda menulis tidak perlu Jokowi menjawab, menurut saya memang tidak perlu di jawab Jokowi, karena surat anda terlalu mudah untuk di sangkal. Saya akan mencoba menyangkalnya satu-persatu :
1.Masalah janji di DKI. Di solo yg merasakan kebijakan Jokowi sekitar 500 rb orang solo. Di DKI yang merasakan KJP, KJS dan kebijakan lainnya sekitar 9 juta masyarakat DKI. Nah kalo ada kesempatan membuat kebijakan-kebijakan yg bisa dimanfaatkan oleh 250 juta rakyat Indonesia kenapa gak? Mudharatnya banyak mana? Manfaatnya banyak dirasakan ummat yg mana? Terus kalau jadi presiden apa tidak bisa membuat kebijakan untuk perbaikan DKI? Jawabannya sangat bisa!! Contoh sungai besar di DKI, jalan negara di DKI, kebijakan mobil murah,dan banyak kebijakan pusat yg membuat DKI tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua hanya bisa dilakukan Jokowi jika jadi Presiden. Kenapa, karena DKI ibukota negara, sangat tidak bisa lepas dari kebijakan pusat. Ente paham?
2.Masalah kemampuan memipin 250 juta orang. Prabowo juga apa mampu? Apa ukurannya? Selama tidak ada ukuran  itu omong kosong. Jokowi pernah mimpin sipil di Solo dan DKI. Jumlah masyarakatnya jutaan. Secara kuantitas jelas lebih banyak dari batalion yg dipimpin Prabowo. Dan yg lebih penting, memimpin masyarakat sipil dengan pleton / batalion di militer jelas beda. Di militer harus nurut atasan, gak nurut sanksi. Di militer atasan bilang kiri apa kanan anak buah harus nurut. Nah kalo jadi walikota apa gubernur bilang utara, yg ke selatan, timur barat banyak, dan tidak ada sanksi. Kecuali Prabowo mau memipin dengan gaya otoriter militer. Coba logika dipakai untuk membandingkan kepemimpinan militer dan sipil ! Itu beda sekali.
3.Bukti apa yg membuat anda yakin nanti Jokowi setelah jadi presiden akan menurut sama apapun kemauan Megawati? Kalo cuman asumsi semua orang juga bisa menulis seperti itu. Jadi jangan melakukan pembenaran atas khayalan-khayalan anda. Selama itu asumsi perkiraan tidak ada bukti bahwa akan menurut apapun keinginan Megawati, itu omong kosong! Kedua, lihat bukti kebijakannya sebelumnya atau nanti, itu menguntungkan masyarakat banyak apa enggak, gampangkan menilainya. Sory saya bukan simpatisan PDIP, Megawati atau partai lain. Anda paham ?
4.Tentang peningkatan anggaran pendapatan. Lebih baik anda baca berita biar tidak ketinggalan. Di DKI akibat efisiensi, e-Budgeting, e- Purchasing, dll dari 40 T APBD, ketika di pegang Jokowi Ahok setahun langsung melonjak 70 T !! Itu akibat efisiensi dan kepercayaan para pembayar pajak kepada pemimpinnya. Itu cmn salah satu cara saja untuk meningkatkan pendapatan yg sudah terbukti, bukan jargon-jargon dan janji politik seperti sebagian besar politikus yg cuman obral janji saat kampanye, tapi ketika jadi lenyap semua!!
5.Masalah renegosiasi kontrak asing. Masalah Freeport misalnya, kalau anda yakin dengan keberanian Prabowo melawan asing, saya juga yakin keberanian Jokowi melawan asing juga. Adil kan? Mo bukti? Cari info tentang bank dunia yg akan di usir di DKI jika pinjamannya banyak mengatur. Calon anda ada buktinya, apa cuman jargon obral kampanye politik tidak ada bukti? Dan jangan lupa, kontrak Freeport itu banyak terjadi di jamannya pak Harto yg notabene mertua Prabowo! Sekali lagi banyak baca biar gak ketinggalan.
6.Masalah pilih pemimpin yg ditakuti dan dibenci asing. Kim Jong il, Hitler, Mussolini itu salah satu pemimpin top yg ditakuti barat. Mau dipimpin seperti mereka? Tahu siapa mereka dan track recordnya? Jangan-jangan gak tau. Informasi  jangan langsung di telan bulat-bulat infonya. Cari pembanding lain, biar adil membuat perbandingan.
7.Masalah wartawan atau pencitraan. Anda itu emang saya simpulkan jarang baca dan lihat berita. Mestinya anda tanya semua wartawan televisi, cetak, online yg selalu ada di sebelah Jokowi apa Ahok. Apa mereka di bayar Jokowi Ahok untuk meliput? Saya selalu bilang Jokowi Ahok karena menurut saya gak cuman Jokowi tapi juga Ahok sering diliput media.  Jangan tanya Jokowi apa Ahok, gak adil itu. Tanya wartawannya! Ibaratnya polisi akan meminta keterangan saksi-saksi yg banyak untuk menentukan pelaku, bukan menentukan pelaku untuk mencari saksi-saksi. Ngerti logika itu?
8.Masalah berkorban untuk bangsa. Semua tentara dibayar uang rakyat untuk berlatih dan berperang ketika negara di agresi negara lain. Lho Itu memang sudah kewajibannya, bukan menculik rakyatnya sendiri ketika tidak setuju dengan pemerintahnya. Sipil juga akan membela negaranya ketika negara di agresi. Dan pada masa damai yang berperang itu guru, pelajar, pekerja, pengusaha, peneliti, ilmuwan dll.... Semua itu pejuang, anda ngerti??
Ada yang perlu saya jelaskan dengan surat ini :
1.Saya bukan siapa-siapanya PDIP, Megawati atau partai manapun. Saya hanya orang yg mengagumi cara kerja Jokowi. Untuk saat ini. Dan Kenapa saya menjawab panjang tulisan anda padahal saya tidak kenal anda? Saya cuman ingin sedikit membantu meluruskan berita tentang Jokowi.
2.Kenapa saya gak dukung Prabowo? Cuman ada 2 alasan. Pertama Prabowo belum memberikan keterangan di Pengadilan HAM Ad Hoc yg mestinya sudah dibentuk. Bagaimana dengan purnawirawan yg lain atau kasus lain? Harus bersaksi semua, gak pandang bulu, entah yg mendukung Prabowo ataupun Jokowi. Intinya semua orang harus sama di mata hukum, dan ditegakkannya hukum itu sendiri. Kedua Prabowo itu menantu/anak dari dedengkot orde baru. Siapa orde baru? Tahu bagaimana orde baru bekerja? Bagaimana mereka berbisnis? Bagaimana mereka mengintimidasi lawan politiknya? Banyak baca dan tanya bapakmu biar tau orde baru.
3. Terakhir anda bebas beropini menulis surat kepada siapapun, saya juga bebas menulis pendapat saya. Adilkan.
Wassalam. Wr Wb
