Belakangan ini, Indonesia tengah heboh perkara polusi Jakarta yang tebal pekat layaknya kabut. Gedung-gedung tinggi tidak lagi terlihat dan jarak pandang menjadi sangat terbatas. Lama tidak hujan, asap kelabu betah bergumul menutupi permukaan Ibukota. Tak sedikit foto maupun video tersebar yang mendokumentasikan keadaan menyedihkan itu, entah dari jalanan atau di atas udara. Lantas, apa tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi jumlah polusi yang terlihat? Apakah pemerintah memiliki solusi untuk mencegah hal ini terulang kembali? Tentu saja kita semua tahu, bahwasannya Jakarta dan polusi memang erat dan sering berkaitan sejak lama. Tetapi, benarkah peristiwa demikian tak bisa dihentikan? Akankah selalu seperti itu, bahkan sampai beberapa tahun ke depan?
Situs IQAir menyebutkan kualitas udara di Jakarta mencapai 155 AQI, sehingga Indonesia masuk daftar 10 besar kota dengan polusi udara terburuk, menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat polusi udara paling buruk, dan Jakarta menduduki peringkat keempat sebagai kota dengan kualitas udara buruk di dunia, per 15 Agustus 2023. Buruknya udara di Jakarta sudah terdeteksi sekitar awal 1990-an.
Kembali ke topik, fokus kita bukanlah polusi, melainkan tindakan yang mulai dicanangkan pemerintah untuk menanggulangi polusi tersebut. Beberapa kegiatan mulai diusahakan dan telah dilakukan sebagian orang, seperti penanaman pohon, mengurangi emisi karbon, berjalan kaki atau menggunakan sepeda, dan yang paling umum kita dengar ialah beralih menggunakan transportasi umum.Â
28 Juni 2023 lalu telah dilakukan uji coba moda transportasi umum berbasis rel di Jakarta dengan tarif terjangkau, yakni Rp.5000 untuk kilometer pertama dan kilometer selanjutnya dikenakan Rp 700 per kilometer. Angkutan umum ini diterapkan saat operasional komersial pada Agustus, yaitu bulan ini, jika tidak ada kemunduran atau perubahan jadwal. Transportasi yang memiliki total panjang lintasan 44,43 kilometer akan melayani naik dan turun penumpang di 18 stasiun, digadang-gadang jadi salah satu ide mengatasi polusi berlebih dan pengurai kemacetan di daerah Jabodetabek. Bahkan, menjadi suatu keniscayaan jika transportasi berbasis rel bakal diterapkan dan digunakan sebagai pilihan atau solusi yang dicanangkan pemerintah.Â
Mengapa gagasan ini dianggap efektif? Ada tiga faktor yang mendasari rencana pemerataan transportasi umum berbasis rel mampu mengatasi beberapa persoalan sekaligus. Pertama, tentunya terkait biaya. Menurut BAPPENAS dalam data indonesia.go.id, bahan bakar kendaraan pribadi yang terbuang dan kerugian akibat kemacetan menyentuh angka sebesar 67 triliun setiap tahunnya hingga 150 triliun per tahun jika mengacu pada Hitungan Masyarakat Transportasi Indonesia.
Kemudian, proyek ini sudah tentu dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor lingkungan, sebagaimana yang telah diuraikan di paragraf awal. Yaitu mengurangi karbon yang dihasilkan dari banyaknya kendaraan bermotor yang pada akhirnya jadi salah satu upaya mengurangi global warming dan mempedulikan isu climate change.
Faktor terakhir adalah waktu yang seharusnya lebih mengefisienkan keperluan manusia dan hal tersebut pulalah yang menginisiasi ide untuk menggembar-gemborkan transportasi umum berbasis rel.
Namun, setiap hal pasti memiliki dua sisi bak mata pisau. Nampaknya, dilihat dari kacamata ekonomi, perencanaan ini akan sangat menghemat keuangan yang keluar sia-sia dan tidak penting. Tetapi, kita lupa, bahwa Indonesia sendiri masih memiliki hutang negara sebesar Rp.7.787,51 triliun, yang pastinya jadi pekerjaan rumah bagi negara tercinta kita. Jika hutang saja masih menumpuk, lantas harus darimana memperoleh biaya pembangunan proyek yang pastinya bukan planning kecil itu? Dengan menambah utang? Output yang dihasilkan mungkin terdengar menggiurkan, tapi jangan lupa untuk selalu ingat keadaan di depan mata. Belum lagi biaya perawatan yang tidak murah atau anggaran yang dikorupsi. Alangkah lebih baik bila budget yang ada dialokasikan ke perbaikan trotoar atau memperbanyak jalur pejalan kaki, lalu menerapkan aturan yang 'memaksa' masyarakat banyak berjalan kaki atau bersepeda jika jaraknya 'tak terlalu jauh, seperti menaikkan pajak, harga bensin, dan menciptakan suasana nyaman untuk berjalan kaki di trotoar. Meningkatkan keketatan penggunaan transportasi umum tapi tetap menjaga pelayanan serta kenyamanan juga tak kalah penting. Sehingga tidak ada lagi peristiwa penumpang tetap membeli tiket meski slot kursi tidak lagi tersedia.
Takut berisik dan mengganggu kenyamanan serta keamanan jika membangun sambungan rel yang bersinggungan dengan jalan raya? Pemerintah telah memikirkan hal tersebut, yakni membangun di bawah tanah. Namun, akan membutuhkan waktu berapa banyak hingga semua proses mulai dari mengukur kedalaman tanah sampai evaluasi pasca pembangunan selesai? Dan tetap ingat, faktor manapun akan kembali lagi ke perkara biaya.
Kita bisa mencontoh Jepang untuk pengaturan transportasi. Pemerintah Jepang menaikkan harga bensin dan kendaraan pribadi sehingga masyarakatnya banyak berjalan kaki, lebih sehat, serta menghemat biaya perawatan, pun mengatasi masalah polusi. Perjalanan jauh bisa menggunakan transportasi umum yang sudah pasti lebih murah dan memang diatur seperti itu. Dikutip dari sumber dpr.go.id dalam penutupan pada PT KAI di hadapan Komisi XI DPR RI, biaya perawatan kereta api sebesar Rp.1,49 triliun. Sedangkan untuk membangun sarana dan prasarana yang terdiri atas perbaikan rel, jembatan dan sintelis (sinyal telekomunikasi dan listrik).
Lantas, daripada memikirkan proyek besar, mengapa tidak memperhatikan hal yang terkesan remeh terlebih dahulu? Perubahan selalu dimulai dari lingkup sempit sebelum meluas ke area yang lebih besar. Perhatikan rakyat kecil, maka hal besar pasti berhasil.
