Uni Eropa Protes tentang Kronologi Larangan Ekspor Biji Nikel Presiden Joko Widodo Buka Suara

Nikel adalah salah satu bahan untuk membuat baterai berbagai peralatan, termasuk mobil listrik yang tengah menjadi tren dunia. Indonesia sendiri adalah penghasil nikel utama di dunia. Tidak heran jika nikel Indonesia banyak dilirik pasar negara-negara lain semisal Negara Eropa. Pemerintah berupaya mengoptimalkan kontribusi nikel bagi perekonomian dan kepentingan nasional. 

Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia perihal kebijakan larangan ekspor bijih nikel langsung direspons Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Dia menegaskan nikel adalah komoditas strategis Indonesia yang penting bagi ekonomi Rakyat Indonesia sekaligus dalam kaitannya sebagai sumber daya yang tak terbarukan.

"Jadi Indonesia berhak membatasi perdagangan demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan (sustainability)," kata Jerry dalam keterangannya kepada media. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kebijakan hilirisasi komoditas tambang akan terus dilakukan, meski kini RI (Rayakat Indonesia) tengah digugat Uni Eropa melalui World Trade Organization atau (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Kepastian itu disampaikan Jokowi dalam Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11/2021).

"Kebijakan kita mengenai hilirisasi, ini akan kita teruskan. Kalau kita setop nikel (bijih), nikel setop. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa. Silakan enggak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok. Silakan," ujarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi lantas sedikit bercerita bahwa pada pertemuan G20 beberapa waktu lalu, banyak negara yang mempertanyakan kebijakan Rakyat Indonesia terkait nikel.

"Saya sampaikan lho, kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia agar tingkat pengangguran RI semakin berkurang apalagi di masa Pandemi Covid-19 ini. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa," ujarnya.

"Tapi kalau mau kerja sama ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia gak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu jadikan barang jadi gak apa-apa kok. Kita terbuka. Tapi bikin di sini, investasi di sini. Jadi kita nggak menutup diri kok. Kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, setop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah," melanjutkan ujarnya.

PENULIS : WENI RAHMANITA

( Mahasiswa Manajemen- S1, Universitas Pamulang )