I. Kedudukan Permen (Peraturan Menteri) dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia
Pada tahun 1966, dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah:
1.Undang-undang Dasar 1945
2.Ketetapan MPR (Tap MPR)
3.Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
4.Peraturan Pemerintah (PP)
5.Keputusan Presiden (Keppres)
6.Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti:
- Peraturan Menteri (Permen)
- Instruksi Menteri
- Dan lain-lainnya
Pada tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas serta semakin kuatnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah mulai mengubah konsep otonomi daerah. Maka lahirlah Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004). Perubahan ini tentu saja berimbas pada tuntutan perubahan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itulah, dibuat Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang. Kalau selama ini Peraturan Daerah (Perda) tidak dimasukkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, setelah lahirnya Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, Perda ditempatkan dalam tata urutan tersebut setelah Keputusan Presiden.
Lengkapnya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah tahun 2000 adalah sebagai berikut:
1.Undang-undang Dasar 1945
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3.Undang-undang (UU)
4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
5.Peraturan Pemerintah (PP
6.Keputusan Presiden (Keppres)
7.Peraturan Daerah (Perda)
Pada tanggal 24 Mei 2004 lalu, DPR telah menyetujui RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi UU No. 10 Tahun 2004, yang berlaku efektif pada bulan November 2004. Keberadaan undang-undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.
Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam UU PPP ini diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut.
1.Undang-undang Dasar 1945
2.Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
3.Peraturan Pemerintah (PP)
4.Peraturan Presiden (Perpres)
5.Peraturan Daerah (Perda), yang meliputi:
- Peraturan Daerah Provins
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Desa
Maka menurut bunyi ketentuan pasal 7 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) : Inpres (Instruksi Presiden), Keppres (Keputusan Presiden) dan Permen (Peraturan Menteri) hanya berlaku intern
Oleh sebab itu, bila RPM tentang Konten Multi Media ini nanti jadi Permen Kominfo tentang Konten Multi Media, maka Permen ini hanya berlaku internal di lingkup Kemkominfo - tidak bisa diberlakukan untuk masyarakat umum
Bila RPM tentang Konten Multi Media ini kelak dijadikan Permen Kominfo tentang Konten Multi Media, maka masyarakat dapat melakukan perlawanan (verzet) :
1.Melalui uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi)
2.Melalui judicial review di MA (Mahkamah Agung)
II. Tujuan pengaturan RPM tentang Konten Multi Media
1.Bila RPM ini ditujukan untuk pengaturan dunia maya (cyber), maka RPM ini menabrak UU No. 11 tahun 2008 (UU ITE = UU Informasi dan Transaksi Elektronik)
2.Bila RPM ini dimaksudkan untuk melegalkan sensor, maka RPM ini menabrak UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
3.Kontrol ranah media ini diserahkan kepada publik, yang manifestasinya, antara lain adalah Dewan Pers dan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)
III. Menyoroti pemberlakuan pasal 8 RPM : PENYELENGGARA WAJIB MEMANTAU SELURUH KONTEN DARI PENGGUNA
Pasal 8 ini memberi kewenangan penyelenggara jasa internet untuk melakukan penyadapan, termasuk menyadap e-mail dari para Menteri
Pasal 8 ini juga menabrak UU No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (UU KMIP)
KESIMPULAN :
1.RPM tentang Konten Multi Media ini rawan gugatan hukum - banyak sekali UU yang dilanggarnya.
2.RPM ini dapat diuji materi di MK dan uji judisial di MA
3.Dalam hal penerapan pasal 8 RPM ini yang membatasi HAM para pengguna jasa internet, maka sesuai dengan Kovenan ECOSOC yang sudah diratifikasi Pemerintah RI dan sudah dikukuhkan dengan UU No. 11
tahun 2005, menyatakan bahwa segala hal yang membatasi hak azasi manusia harus ditetapkan dengan UU (bukan sekedar Permen atau Peraturan Menteri)
