Airlangga Hartarto Gelar Konsolidasi untuk Jaga Quick Wins Kuartal I 2025

 Jajaran kementerian Pemerintahan presiden Prabowo Subianto terus menggelar konsolidasi dalam mempersiapkan berbagai kebijakan dan strategi dalam pencapaian di berbagai bidang. Salah satu bidang terpenting itu adalah sektor ekonomi dimana capaian solid yang tergambar dari berbagai leading sector sejak periode sebelumnya akan terus dipertahankan.  Untuk itu juga diperlukan sejumlah kebijakan yang tujuannya tak lain untuk tercipta optimalisasi investasi, adaptasi teknologi, dan inovasi dalam mendukung pencapaian ekonomi ke depan.

Kemenko Perekonomian yang menjadi komandan sektor inti menindaklanjutinya dengan peningkatan koordinasi serta beberapa penyelarasan untuk beberapa program prioritas. Untuk itu pada Minggu (3/1/2024), Menko Airlangga Hartarto secara langsung memimpin penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 7 Kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian. "Rapat koordinasi terbatas bidang ekonomi ini bertujuan untuk  membahas target serta tindak lanjutt dari  retreat di Magelang. Maka rapat ini dimaksudkan sebagai sarana konsolidasi program, utamanya yang jangka pendek. Keinginan presiden adalah agar quick wins dalam first quarter tahun depan bisa dijaga. Itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan," ungkap Menko Airlangga.

Maka dalam tindak lanjutnya terdapat  penyelesaian sejumlah regulasi prioritas  bidang ekonomi, seperti  tindak lanjut  putusan Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review (JR) Undang-Undang Cipta Kerja, hingga perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Bahasan lain terkait sektor ini berkaitan dengan usulan insentif prioritas  seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), PPN DTP untuk properti, hingga program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya. Sejumlah program kerja tiap sektor juga menjadi pembahasan dalam Rakortas tersebut, salah satunya terkait dengan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

Ditekankan lagi oleh Airlangga bahwa optimalisasi potensi ekonomi melalui penguatan kerja sama internasional perlu mendapat perhatian seperti dengan beberapa forum antara lain seperti Indonesia--European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement  (IEU-CEPA) , The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), G20, The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), hingga BRICS. Selanjutnya, hasil dari Rakortas tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut terkait dengan penyempurnaan dan pelaksanaan program ke depan.