Pemerintah telah menyusun basis data kependudukan dengan sosial ekonomi  dalam inisiatif bernama  Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Upaya ini menjadi satu langkah penting guna terciptanya basis data komprehensif terkait kondisi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia. Dengan data menyeluruh serta lengkap, Regsosek  bisa dimanfaatkan juga untuk perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. Langkah tersebut sangat terbuka untuk dilakukan karena dari Regsosek ini, bisa diketahui secara jelas  dan akurat data tentang tingkat kesejahteraan, kondisi rumah tangga, hingga berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya dapat terlihat. Maka tidak heran, data tersebut menjadi krusial  dalam perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Data dalam Regsosek bisa digunakan sebagai salah alat dalam percepatan menghapus kemiskinan eksterim di seluruh wilayah sekaligus jadi wadah pendukung dalam upaya terciptanya masyarakat  kelas menengah dengan penghasilan relatif lebih tinggi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat berbicara secara virtual dalam acara Peluncuran Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi yang mengangkat tema "Kolaborasi Mewujudkan Satu Data Menuju Indonesia Emas 2045", Kamis (20/6/2024).
Sebelumnya, pemerintah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir telah membuat sejumlah kemajuan khususnya dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik. pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, Â penduduk yang masuk dalam kategori miskin tercatat 9,36%, sementara dalam kategori miskin ekstrem sebesar 1,12%.
Sementara dari Bank Dunia, data yang mereka miliki menyebut jika dalam kurun waktu itu terjadi pertumbuhan kelas menengah dari 7% menjadi 20% dari total penduduk. Naiknya jumlah tersebut turut membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Meski catatan positif sudah cukup banyak, Airlangga Hartarto yang  Ketua Umum Partai Golkar ini tak lupa mengingatkan bahwa tantangan yang masih ada juga belum sepenuhnya teratasi, utamanya dalam penguatan dan perluasan jumlah kelas menengah tersebut. Menurutnya, salah satu upaya yang secara efektif bisa digunakan dalam mengadapi tantangan itu adalah lewat integrasi serta konvergensi program-program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan data Regsosek. Hal itu tak lain karena dalam upaya penciptaan kelas menengah melalui pemberdayaan ekonomi tersebut tidak bisa berjalan parsial. Diperlukan upaya koordinasi serta konvergensi lintas sektor, terutama dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi.
"Kini saatnya kita secara bersama-sama meningkatkan upaya tersebut. Karena dengan adanya kelas menengah yang kuat, maka pondasi dalam mengejar pembangunan serta pencapaian target dalam Undang-Undang Pembangunan Jangka Menengah lebih bisa dicapai, yang tentunya kita berharap bisa menjadi jalan menuju Indonesia Emas di tahun 2045," pungkas Menko Airlangga.
