Pemerintah terus berkonsentrasi dan fokus kepada  penguatan kerja sama internasional baik secara bilateral maupun unilateral dalam upaya mendorong transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Salah satu yang sedang dikerjakan pemerintah  adalah memproses secara optimal tahapan untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal dilakukan menyusul aksesi yang dberikan, sekaligus wujud dari keseriusan dan intensi untuk menjadi bagian dari lembaga tersebut.  Langkah kerja tersebut juga sudah diperoleh setelah aksesi bagi Indonesia diperoleh pada  20 Februari 2024  yang dilanjutkan dengan  penyerahan  Peta Jalan Aksesi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD bulan Mei 2024 lalu.  Tindak selanjutnya adalah pertemuan antara Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dengan  Presiden Joko Widodo  yang berlangsung  di Istana Negara Bogor, Selasa (28/5/2024).
"Ini menjadi pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dengan Sekjen Cormann dalam masalah proses akses Indonesia.  Pertemuan ini dimaksudkan untuk penyampaian informasi terkini proses akses serta langkah yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia, menyusul pertemuan pertama yang  berlangsung Agustus 2023 lalu,"kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut mendampingi presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut.
 Airlangga yang  hadir  sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) menegaskan bahwa kehadiran Cormann di Bogor ini menjadi wujud dari komitmen Indonesia dalam upaya bergabung dengan OECD dalam waktu 3 tahun mendatang. Bentuk lain dari keseriusan tersebut adalah pembentukan Project Management Office (PMO) guna mendukung Tim Nasional, serta akan terus mendorong aksesi OECD agar terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN.
Dari pertemuan tersebut Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan adanya pembelajaran dari sejumlah negara yang baru bergabung dalam OECD dan mampu menggapai kinerja ekonomi secara lebih baik. Contohnya ada pada Costa Rica yang sukses menekan defisit anggaran menjadi 5% dari PDB tahun 2021, Kolombia  dengan keberhasilan menekan suap asing usai menerapkan  Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili yang mampu menyelesaikan masa aksesi dalam kurun waktu 3 tahun.
Dalam proses aksesi keanggotaan tersebut, Indonesia mendapat sejumlah bantuan dan dukungan baik teknis maupun non teknis dari anggota yang lebih dahulu bergabung. Mulai dari komitmen dukungan berupa capacity building, pendanaan, hingga komunikasi diberikan oleh Australia, Belanda, dan berbagai negara lainnya. Selain itu, Jepang secara spesifik juga memberikan bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Setelah masuk dalam tahap adopsi peta jalan OECD lalu, pemerintah Indonesia selanjutnya akan melakukan proses self-assesment, disertai penyusunan  memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan. "Dalam pembicaraan tadi, OECD juga akan ambil bagian dan membantu Indoesia dalam ekosistem semikonduktor. Mereka juga akan mempelajari cara ASEAN  yang telah  menjalankan proses roadmap digital, Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD," pungkas Menko Airlangga.
Terakhir, sebelum tutup tahun 2024 ini, Sekjen OECD itu akan kembali berkunjung dan meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia. Survei tersebut adalah salah satu wujud  dukungan OECD bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan iklim investasi dan menjadi negara yang setara dengan negara anggota OECD saat ini dalam pengembangan regulasi, sehingga investor diharapkan akan terus melakukan investasi di Indonesia.
