Airlangga Hartarto Singgung Distribusi Berkeadilan dalam Energi Biru

 Salah satu persoalan besar yang dihadapi seluruh penduduk dunia adalah masalah ketersediaan energi dan pemanfaatannya yang tak lagi menambah kerusakan lingkungan. Beragam prakarsa dan upaya serta program telah digulirkan secara global dan menyeluruh. 

Tujuannya, agar penggunaan antara energi lama dan sumber-sumber baru tidak menimbulkan dampak yang justru menjadi masalah baru. Diantara penggunaan energi lama dan baru tersebut juga terdapat masalah yang tak kalah krusialnya yaitu aspek transisi. 

Karena suka atau tidak, penggunaan energi fosil yang selama ini jadi biang masalah tak serta merta bisa dikesampingkan, meski energi baru yang jadi pengganti yang ramah lingkungan sudah ditemukan dan mulai dikonsumsi oleh banyak negara. 

Pada titik ini, Indonesia sebagai negara yang juga berkepentingan langsung terhadap masalah tersebut juga tidak ingin hanya jadi penonton. Pemerintah sejak jauh-jauh hari sudah menetapkan peta jalan transisisi energi itu dalam wujud mekanisme transisional yang menitiberatkan kepada peningkatan infrastruktrunya serta secara bersamaan melakukan akselerasi dalam program zero emisi yang itu harus bisa terjangkau dan berkeadilan.

Prinsip adil serta terjangkau itu tentu memerlukan dukungan dalam bentuk pembiayaan, karena dengan menjadi pelopor aspek bisnisnya belum sepenuhnya memadai Dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemerintah telah melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak baik lokal maupun global untuk memelopori desain, implementasi, dan prinsip-prinsip solusi keuangan yang inovatif dan terpadu. 

"Kemitraan dilakukan untuk membuka investasi menuju Tri Hita Karana yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. 

Kita harus memprioritaskan transisi energi yang memastikan baik manfaat maupun biaya terdistribusi secara adil,"  kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat menyampaikan closing remarks secara daring dalam kegiatan Tri Hita Karana Climate Road to G20 Dialogue dengan tema Making History for Climate Action: Unlocking Finance for the Energy Transition and Oceans,  di Jakarta beberapa waktu lalu.

Tak cuma berkait transisi energi, pemerintah juga telah menetapkan aspek pelestarian alam sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam program tersebut yang di dalamnya termasuk kelestarian laut dengan wujud program ekonomi biru. 

Mengingat ekosistemnya adalah yang terbesar di muka bumi dan menjadi gantungan berbagai industri besar seperti  perkapalan, perikanan, budidaya, hingga pariwisata pesisir guna mengurangi dampak perubahan iklim.

Ekonomi biru sendiri adalah program yang berisikan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. 

Apalagi nilai ekonomi yang dikandungnya secara tahunan mencapai  USD 2.5 triliun. Angka yang dalam kerangka ekonomi biru itu secara umum bisa menjadi daya tarik bagi investor, asuransi, bank dan pembuat kebijakan untuk dijadikan sebagai sumber pendanaan baru.

Sementara dari sisi masyarakat yang menjadi pelaku langsung, pemerintah juga telah merancang sejumlah program pengembangan praktik kelautan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal melalui peningkatan Blue Carbon dan pelaksanaan Blue Halo-S. 

Sebagai negara yang menyimpan 17% dari cadangan Blue Carbon dunia, Indonesia berupaya menjaga penyerapan dan penyimpanan Blue Carbon yang secara jangka panjang mampu membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, konsep Blue Halo-S juga dilaksanan guna memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.

Tujuannya jelas, seperti yang ingin disuarakan secara lebih jelas pada ajang G20 dimana Indonesia saat ini sedang menjabat presidensinya,  dimana peran yang diambil adalah mengupayakan percepatan transisi ke sistem energi terbarukan serta  memastikan lautan serta pengunaan lahan dapat dilakukan dengan bertanggung jawab. 

Meski untuk itu tantangan untuk program berkelanjutan yang ada itu juga tidak kecil. Tantangan yang pada gilirannya juga memerlukan partisipasi swasta dan skema pembiayaan yang memadai seperti blended financing. 

"Saat ini terdapat tantangan terkait bagaimana memperluas keberlanjutan laut agar lebih luas. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan di sinilah blended financing dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan melalui pendekatan inovatif seperti konsep Blue Halo-S," tutupnya.