Airlangga Hartarto Bicara Penerapan ESG untuk Perlindungan Bisnis dan Usaha

 Green Economy menjadi pilihan yang sudah tak lagi bisa dihindari. Kecenderungan global kepada penyelerasan kegiatan berusaha yang tidak merusak lingkungan, atau ramah terhadap pencemaran udara menjadi aspek yang suka atau tidak sudah harus diterapkan sejak saat ini. Karena dengan mengambil langkah tersebut,  praktik bisnis akan sangat mungkin lebih terlindungi dari serangan atau kritik yang pada gilirannya bisa menghambat target yang hendak dicapai.

Persoalan penerapan langkah-langkah Environment, Social, and Governance (ESG) sejatinya bertujuan untuk   meindungi Bisnis dari Risiko Tak Terduga di Masa Depan. Bagi Indonesia, keharusan tersebut terasa kian urgen manakala situasi dunia yang sedang dalam kondisi badai level lima atau sempurna  (Perfect Storm), potensial untuk membuat upaya pemulihan ekonomi dari hantaman krisis multi dimensi yang  bermula sejak pandemi Covid-19 dua tahun lalu, sudah terlihat di depan mata. Situasi yang sudah rumit itu kian berat akibat berlanjutnya konflik Rusia- Ukraina yang secara langsung kian memperparah upaya perbaikan dari empat masalah lain yang mengikuti yaitu Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living.

Menurut Menko Perekonimian Airlangga Hartarto, upaya menekan dampak lingkungan akibat emisi rumah kaca dan masalah lingkungan lain telah dilakukan banyak perusahaan dunia melalui komitmen net-zero atau carbon-neutral serta berinvestasi dalam menjaga kondisi iklim. Untuk itu, saat berbicara secara virtual dalam Executive Seminar on Business: "Optimizing ESG and Corporate Performance towards Business Sustainability", yang diadakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dan Forum Ekselen Bisnis Indonesia (Febindo), beberapa waktu lalu,  Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut banyak investor dan pengambil kebijakan yang menyadari pentingnya investasi terhadap bisnis yang mengadopsi langkah-langkah Environment, Social, and Governance (ESG). Tujuan utamanya adalah  untuk melindungi bisnis dari risiko yang tak terduga di masa depan.

Menurutnya, implementasi ESG oleh sejumlah perusahaan terbukti punya korelasi positif pada kinerja keuangan. Penerapan ESG oleh mereka secara langsung membantuk untuk lebih mudah masuk ke pasar baru serta memperluas operasi karena banyak negara yang memberi kemudahan jika operasionalnya sudah menerapkan prinsip tersebut, sehngga cepat menerbitkan izin bagi perusahaan semacam itu," terang Menko Airlangga.

Tak cuma kemudahan, perusahaan dengan tata kelola yang baik, akan lebih mudah mengatasi tekanan dari regulator, aktifis lingkungan, serikat pekerja, termasuk konsumen yang  lebih tertarik kepada merek dan produk yang menjunjung nilai baik dan ramah lingkungan.

Trend perusahaan yang menerapkan ESG juga sudah mulai terlihat di lantai bursa. Para investor juga mulai punya perhatian kepada aspek isu keberlanjutan ini. Tanda itu terlihat dimana pada tahun 2016 baru satu perusahaan yang mencatatkan 1 program ESG, maka pada tahun 2021 lalu jumlahnya naik secara drastis menjadi 15 produk dengan nilai Rp3,45 triliun. Pemerintah pun telah menerbitkan SDG Bond perdana pada 2021 lalu dan juga obligasi bertema SDG senilai total Rp35,2 triliun.

Dari sisi pemerintah sendiri, Airlangga Hartarto yang juga Ketua KPC PEN ini memaparkan apa yang telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan dengan jabatan Presidensi G20 Indnesia memasukkan isu transisi energi sebagai salah satu bahasan prioritas. Sebuah pilihan yang menunjukkan komitmen besar pada agenda pembangunan berkelanjutan.  Bahkan dari pertemuan pendahuluan yang telah dilakukukan, satu capaian yang telah berhasil dibuat adalah peluncuran Country Platform untuk Mekanisme Transisi Energi bersama ADB dan PT SMI. Platform ini menjadi kerangka yang menyediakan pembiayaan transisi energi dengan memobilisasi dana dari publik dan swasta secara berkelanjutan, serta dapat diadopsi di negara lain sesuai kebutuhannya.

Pada tahap ini, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri siap menerapkan prinsip-prinsip ESG tersebut untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan. Peran swasta dalam mengadopsi dan mengadaptasi standar ESG akan sangat membantu apa yang sebelumnya telah menjadi komitmen tersebut, yang pada gilirannya akan membuat sektor usaha non pemerintah bisa melanjutkan usaha mereka yang ramah lingkungan, tanpa ada kendala isu yang sejatinya sudah diantisisipasi tersebut.

Kata kuncinya ada pada sinergi.... Pemerintah menyiapkan peta jalan, kalangan usaha yang mempraktekkan, demi menjaga ekonomi Indoesia tetap stabil di tengah guncangan badai krisis dunia yang sedang berputar di depan mata....