 Pemerintah tak cuma memikirkan persoalan ketenagakerjaan dalam negeri. Warga negara yang memutuskan mengadu nasib di manca negara dengan berbagai masalah yang dihadapi, saat masih di dalam, jelang dan selama mengadu nasib di negeri orang juga menjadi perhatian. Perhatian tersebut tidak lepas dari potensi ekonomi yang dimiliki serta devisa yang akan dibawa pulang kelak. Namun diatas itu semua, faktor keselamatan, kesejahteraan mereka yang kini disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut tetap menjadi unsur paling utama.
Persoalan PMI ini sendiri sempat menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius, menyusul pandemi Covid-19 yang berujung kepada pembatasan dan pengurangan tenaga kerja di negara-negara tujuan. Kondisi yang pada gilirannya secara langsung juga memaksa pemerintah harus memiikirkan proses kepulangan, di tengah beragam pembatasan yang diterapkan, sebagai upaya negara-negara tersebut dalam menghadapi wabah pandemi tersebut.
Kini, seiring pelandain kasus baru dan sebaran penyakit yang mulai menurun tersebut, sejumlah negara secara perlahan mulai melonggaran pembatasan penerimaan calon pekerja migran termasuk Indonesia. Sebuah kesempatan yang secara langsung ditanggapi pemerintah dengan mempersiapkan segala hal diperlukan, termasuk urusan bantuan keuangan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meringankan biaya penempatan mereka.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sejumlah negara telah mulai membuka pintu bagi pekerja migran yang punya keahlian. Sehingga Indonesi segera memanfaatkan kesempatan tersebut agar mereka-mereka yang tadinya telah berada di kampung halaman, bisa kembali pergi dan bekerja ke negara yang akan menerima penempatan tersebut.
Saat berbicara  secara virtual dalam acara Rapat Koordinasi Nasional BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2022 di Bali, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan. Pekerja migran yang akan berangkat perlu dibantu akses pembiayaan guna menghindari praktik rentenir. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan pembiayaan bagi calon PMI tersebut. Keputusan yang sekaligus menjadi bukti hadirnya negara dalam memudahkan mereka untuk mendapatkan pembiayaan mudah serta murah.
Plafon KUR untuk  penempatan PMI sendiri telah mengalami kenaikan dari yang sumla Rp25 juta menjadi Rp100 juta dengan pencairan secara bertahap sesuai proses penempatan mereka dengan tidak memerlukan agunan tambahan. Semuanya guna mengakomodir kebutuhan pembiayaan dalam hal penempatan PMI itu sendiri.  Untuk tahun ini, alokasi dana KUR untuk Penempatan PMI tercatat sebesar Rp390 juta. Sementara semenjak tahun 2015 hingga Juni 2022, total KUR untuk Penempatan PMI ini tercatat sebesar Rp2,42 triliun yang disalurkan kepada 137 ribu PMI.
Di sisi lain Airlangga Hartarto juga mendorong seluruh lembaga Keuangan Penyalur KUR, terutama Himpunan Bank Negara (HIMBARA) serta BPD maju sebagai mitra PMI dalam penyaluran, penempatan, dan remitensi. Karena kerjasama para pihak tersebut diperlukan untuk menghadirkan ekosistem pembiayaan yang dapat diakses secara mudah, terutama bagi PMI yang sudah ada di negara tempat mereka bekerja.
Kepada BP2MI, amanat terbesar mereka sebagai lembaga resmi dari pemerintah adalah memaksimalkan perlindungan untuk para pekerja serta diminta membuat terobosan yang dimandatkan Undang-Undang Perlindungan PMI untuk pro kepada kebijakan yang berpihak kepada pekerja dan mensejahterakan mereka.
Sedangkan untuk mereka yang bertarung  hidup dan mengadu nasib jauh dari kampung halaman, Ketua KPC PEN ini berpesan agar perantauan mereka dalam mencari nafkah di negeri orang diniatkan sebagai ibadah supaya menjadi berkah. Manakala dirasa upaya sudah maksimal dan secara ekonomi sudh dirasa mencukupi, kembali lah ke dalam negeri untuk berjuang demi ibu pertiwi.
