Empat calon presiden FIFA yang maju dalam pemilihan presiden FIFA periode 2015-2019 yakni incumbent, Sepp Blatter, Prince Ali, Luis Figo dan Michael van Praag akan menghadapi tantangan besar yang harus diselesaikan dalam 100 hari paska salah satu dari mereka terpilih sebagai Presiden FIFA yang baru.
Sport and Alliance Rights, yang merupakan koalisi empat organisasi non pemerintahan terdiri dari anggota SRA Amnesty International, Human Rights Watch, Konfederasi Serikat Buruh Internasional, Terre des Hommes dan Transparency International Jerman telah memberikan isu-isu yang harus diperjuangkan oleh Presiden FIFA terpilih sebagai bentuk komitmen mereka dalam hak asasi manusia, hak-hak buruh dan isu-isu anti-korupsi di Piala Dunia yang akan datang.
Proses bidding tuan rumah Piala Dunia 2018 Rusia dan 2022 Qatar memang membuat polemik dalam internal FIFA dan menyeret EXCO FIFA dalam kasus yang menarik perhatian seluruh dunia. Kasus yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan sepanas sekarang ini.
Tiga hal yang diminta kepada Kandidat Presiden FIFA adalah :
1. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan tenaga kerja terkait dengan konstruksi untuk Piala Dunia Qatar 2022
2. Menggunakan posisi mereka sebagai presiden untuk menekan pemerintah Qatar untuk membawa undang-undang ketenagakerjaan negara sejalan dengan standar internasional dan reformasi sistem Kafala
[Kafala System merupakanSistem yang digunakan untuk memantau pembangunan dan buruh migran domestik di timur tengah. Mengharuskan semua buruh kasar untuk memiliki sponsor dalam negeri, biasanya majikan mereka, yang bertanggung jawab untuk visa dan status hukum]
3. Kemajuan proses reformasi FIFA, termasuk pelaksanaan batasan masa jabatan, direktur independen, pemeriksaan integritas dan transparansi gaji.
Beberapa catatan minor menyertai penunjukan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Rusia, menuai kritik karena catatan mengerikan pada lesbian, gay, biseksual dan transgender hak, perlindungan lingkungan dan kebebasan berekspresi sebelum Olimpiade Musim Dingin Sochi pada tahun 2014 dan isu-isu tersebut sejauh ini masih belum hilang.
Sedangkan Qatar mengahadapi masalah terkait persiapan mereka dalam membangun stadion yang mengabaikan hak-hak pekerja migran, termasuk kematian di tempat kerja, tidak ada pembayaran upah dan kondisi kerja yang berbahaya.
"Eksploitasi pekerja migran, kekerasan polisi terhadap demonstran, tindakan keras pemerintah terhadap kebebasan berekspresi dan korupsi telah menjadi hampir sama identik dengan Piala Dunia sebagai sepak bola. Pemilihan presiden baru memberikan FIFA kesempatan untuk membuka lembaran baru, untuk mengatakan sudah cukup dan menggunakan kekuasaan dan pengaruh posisi itu untuk mendorong perubahan positif, ” ungkap Direktur Amnesti Internasional Belanda, Eduard Nazarski.
