"Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).
Rangkaian peristiwa sepekan itu sama sekali tidak mengejutkan. Skandal-skandal semacam itu telah menjadi terlalu akrab dan publik sekarang bereaksi tidak hanya dengan jijik, tetapi juga dengan rasa tidak berdaya, jika bukan apatis, karena politisi lain telah ditangkap karena korupsi.
Awal tahun politik Indonesia dirundung korupsi. Ada yang mengatakan keserakahan akan kekayaan dan kekuasaan adalah akar penyebabnya; yang lain menyalahkan tingginya biaya pemilihan.Â
Apapun jawabannya, tampaknya sistem politik saat ini dirancang untuk menciptakan lingkaran korupsi yang hampir mustahil untuk diputus, atau hanya menarik orang-orang yang tidak mampu menahan nafsu mereka akan uang haram.
Tidak heran jika banyak orang Indonesia percaya bahwa politik pada dasarnya kotor dan hanya masalah waktu sebelum badan antikorupsi menangkap politisi lain.
Namun, sayangnya, kita tidak mampu untuk memperpanjang sikap mengalah seperti itu. Korupsi telah membajak demokrasi Indonesia.Â
Ini telah melucuti bangsa dari semua manfaat yang bisa diperoleh dari pemilihan umum yang bebas. Sudah lebih dari 20 tahun sejak awal Era Reformasi; kita tidak boleh membiarkan korupsi politik menjadi norma.
Bukan tidak mungkin untuk memutus siklus korupsi ini. Kita bisa mulai dengan mereformasi sistem pendanaan kampanye dan partai politik dan menghukum partai-partai ---nasionalis atau Islamis--- yang terus memilih pemimpin korup.Â
Indonesia bebas korupsi jangan hanya menjadi mimpi utopis.
Jika demikian, dari mana kita membersihkan korupsi?Â
Ada dua pilihan dari pinggir atau langsung ke tengah-tengah pusat korupsi. Dari pinggir akan memakan waktu lama dan berpotensi dipangkas ditengah jalan. Dari tengah berpotensi menimbulkan gejolak politik yang akan semakin merusak perekonomian nasional yang sedang ambruk.
